Koalisi Pers Sumsel Layangkan 6 Tuntutan, Siapkan Aksi 11 November

Tak hanya transparansi pemeriksaan, koalis pers juga meminta para pihak yang terlibat di lokasi kejadian diperiksa. Tak hanya polisi, organisasi masyarakat yang diduga memicu bentrokan harus turut dimintai keterangan sehingga kasus pengeroyokan yang ada dapat jelas.

"Kami juga menuntut untuk dua organisasi yang berada di lokasi kejadian (TKP) saat peristiwa berlangsung," jelasnya.

Koalisi turut mempertanyakan keseriusan Polda Sumsel dalam menangani kasus pengeroyokan dua jurnalis dan mahasiswa di depan markas kepolisian tersebut.

Mereka menilai, penanganan perkara terkesan berlarut-larut karena belum adanya konferensi pers resmi terkait penangkapan para pelaku.

Selain itu, Koalisi Pers Sumsel juga mengkritik penanganan kasus pemukulan terhadap salah satu korban yang diduga dilakukan anggota kepolisian. Mereka menilai perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena melibatkan anggota internal Polda Sumsel.

"Pengusutan kasus pemukulan terhadap salah satu korban yang dilakukan oleh oknum polisi juga dinilai tidak serius dilakukan oleh polisi," jelasnya.

Koalisi Pers Sumsel juga meminta Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus pemukulan terhadap dua jurnalis di Palembang.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan peristiwa yang menimpa para korban dapat ditelusuri secara independen.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan tersebut, Koalisi Pers Sumsel memastikan akan menggelar aksi massa pada 11 November 2026. Aksi itu rencananya melibatkan jurnalis dari berbagai daerah di Sumsel.