Kemenhut Segel Area Konsesi PT TCP di Muba yang Terbakar Karhutla

Dwi mengatakan kebakaran di area konsesi PT TCP menjadi pengingat bagi perusahaan pemegang izin kehutanan agar tidak lengah selama periode rawan karhutla.

"Musim kemarau dan kondisi El Niño meningkatkan risiko kebakaran, maka tanggung jawab pemegang izin juga harus meningkat. Setiap perusahaan wajib memastikan arealnya dijaga, sistem pencegahan berjalan, dan potensi kebakaran ditangani sejak dini," beber dia.

Menurutnya, perusahaan tidak boleh menunggu kebakaran membesar sebelum melakukan penanganan. Ia juga menegaskan proses hukum akan dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran.

Menurutnya, Balai Gakkum Kehutanan Sumatera telah memasang plang peringatan di lokasi kebakaran. Pemasangan tersebut menjadi penanda bahwa areal tersebut berada dalam pengawasan aparat penegak hukum dan masih dalam proses penyelidikan.

"Jangan menunggu api membesar baru bertindak. Jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum akan berjalan," jelasnya.

Sementara, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan kebakaran dapat dikendalikan berkat keterlibatan berbagai pihak di lapangan.

"Kolaborasi yang baik antara Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, KPH, pihak perusahaan, dan seluruh pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam mengendalikan kebakaran di lapangan," ujar Hari.

Menurut dia, penanganan kebakaran tidak berhenti pada upaya pemadaman. Penyebab munculnya api juga harus dipastikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Namun demikian, upaya pemadaman harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Kami akan mendalami penyebab kebakaran ini secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana," katanya.

Hari menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, pihaknya meminta pemegang izin kehutanan meningkatkan perlindungan terhadap areal kerja.

"Apabila ditemukan bukti adanya kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, setiap pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.