Keluh ASN Sumsel Soal Kebijakan WFH: Bukan Senang, Malah Melarat
- Kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN menimbulkan pro dan kontra di Sumsel, karena sebagian pegawai merasa aturan ini justru menambah beban kerja terutama bagi penyuluh lapangan.
- ASN mengeluhkan hilangnya tunjangan transportasi saat WFH serta pemangkasan TPP yang dinilai tidak adil, sementara pejabat eselon atas mendapat potongan lebih kecil.
- Sejumlah ASN dan PPPK khawatir dengan isu efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen serta rencana pemotongan gaji yang dianggap memberatkan kondisi ekonomi mereka.
Palembang, IDN Times - Kebijakan Work From Home (WFH) yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tiap hari Jumat dalam satu minggu sekali menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegawai, termasuk lingkungan pemerintahan Sumatra Selatan (Sumsel).
Menurut Lina, salah satu pegawai Dinas Perkebunan, aturan WFH justru menyulitkan dirinya. Sebab, kata dia, sebagai salah satu penyuluh yang tidak termasuk unit pelayanan, tetapi harus siaga di lapangan, WFH justru menambah beban kerja.
"Penyuluh harus ke daerah. Kalau pas WFH tapi ada jadwal pertemuan, komunikasi dengan petani jadi susah. Petani rata-rata di daerah, permasalahan kami untuk edukasi dan mendata mereka (petani) harus lewat gawai, sementara jaringan terkadang hilang dan muncul, jelasnya, Kamis (2/4/2026).
1. Sistem WFH bikin tunjangan transportasi dipangkas
Kemudian, lanjut Lina, sebagai seorang subbagian penyuluh bagi petani, kebijakan WFH juga menjadi persoalan baru. Sebab kata dia, ketika WFH, dihitung tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Sementara kunjungan membutuhkan dana yang sudah termasuk dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Justru jadi gak kehitung dapet uang bensin, tapi tetep harus kerja. Kunjungan dijadwalkan lebih sering di akhir pekan. WFH malah bikin melarat, bukan seneng," kata dia.
2. Pemotongan tunjangan ASN saat WFH bisa sampai Rp2 juta
Lina menyebut bahwa alasan pemerintah menerapkan WFH bagi ASN untuk penghematan BBM ataupun efisiensi belanja pegawai, kenapa tidak alternatif pemangkasan dana dialihkan terhadap pemotongan tunjangan anggota DPRD.
Sebab kata dia, kalau melihat pengeluaran anggaran, DPRD justru mendapatkan nilai gaji serta tunjangan di atas para pegawai ASN. Belum lagi, ungkap Lina, kebanyakan pemangkasan TPP terhadap ASN ini untuk bagian staf ke bawah.
"Eselon-eselon atas justru pemotongannya lebih sedikit dari kami. Kami sebulan bisa lebih dari Rp2 juta (pemangkasan tunjangan)," jelasnya.
Ia mengaku kesal, sebab di publik dan lingkungan masyarakat, penilaian tentang ASN pasti bisa hidup sejahtera. Tetapi secara tegas Lina menyampaikan, ASN yang berpendapatan tinggi tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempermainkan anggaran dan posisi staf.
"Framing di masyarakat itu pasti bahasanya enak ya, ASN. Lapang jadi ASN. Ah, padahal aslinya ngelus dada juga," jelas dia.
3. Kebijakan WFH disebut bikin potong gaji ASN
Sama seperti Lina, menurut Nita, salah satu ASN di lingkungan Pemprov Sumsel mengaku sejak adanya isu efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen, ia cukup khawatir menghadapi masa depan.
Sebab meski kini statusnya ASN, ia merupakan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Nita menyampaikan, saat ini informasi yang mereka terima, akan mendapati pemotongan gaji bulanan.
"Bukan PPPK paruh waktu saja, PPPK penuh waktu juga infonya ada (pemotongan gaji) berlaku efektif di Juni," kata dia.
Meski mendengar kabar bahwa pemerintah memperjuangkan nasib PPPK dan menjanjikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, persoalan potong gaji juga menyulitkan kehidupan harian dia.
"Mana sudah dilantik kemarin, udah gadai SK ke bank, ada pinjaman sudah. Kalau dipotong (gaji), gimana bagi untuk bayar pinjaman dan biaya harian? Sekarang banyak berdoa, sambil mikir terus. Pening-pening, bismillah lancar lah," katanya.
