Respons Herman Deru Soal LRT Sumsel Masih Disubsidi APBN Capai Rp300 M
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai subsidi APBN bagi operasional LRT Sumsel wajar karena layanan tersebut merupakan transportasi perintis.
LRT Sumsel, yang dibangun hampir Rp12 triliun, membutuhkan hingga Rp300 miliar per tahun untuk operasional; asetnya milik pemerintah pusat dengan PT KAI sebagai operator.
Pemprov Sumsel menganjurkan ASN memakai transportasi umum minimal sehari per minggu, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena jadwalnya bertepatan dengan kebijakan WFH.
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru merespons persoalan operasional Light Rail Transit (LRT) yang hingga kini masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau transportasi perintis memang disubsidi," ujarnya, Minggu (8/11/2026).
1. Nilai subsidi dari pusat adalah hal wajar
Stasiun LRT Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal) Katanya, subsidi pemerintah pusat terhadap LRT Sumsel adalah hal wajar. Sebab, LRT yang dibangun dengan nilai investasi hampir Rp12 triliun tiap tahun itu membutuhkan anggaran hingga Rp300 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional.
"Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," jelasnya.
2. Sebut pendapatan KAI banyak dari Sumsel
Ilustrasi LRT Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Dia menilai, LRT dibangun sebagai moda transportasi perintis yang memang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Menurutnya, LRT Sumsel juga merupakan aset pemerintah pusat dan berkaitan dengan pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Sebagian besar pendapatan PT KAI juga berasal dari Sumsel, sehingga kalaupun KAI memberikan sebagian pendapatannya untuk mensubsidi LRT Sumsel ya wajar," kata dia.
3. Pemprov Sumsel pernah terapkan rutin gunakan transportasi umum
Kantor Gubernur Sumsel (IDN TImes/Rangga Erfizal) Di sisi lain, sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah melakukan upaya untuk mendorong penggunaan transportasi umum, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Namun, memang imbauan kepada ASN bukan secara khusus untuk menggunakan LRT, melainkan untuk memanfaatkan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.
Program tersebut menganjurkan ASN menggunakan transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan. Namun, pelaksanaannya belum terlihat optimal karena hari yang sebelumnya ditentukan bertepatan dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
