Apa Alasan Masyarakat Tolak Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi?

Adanya penolakan tersebut, Andre mengatakan saat ini tim gabungan dari pemerintah provinsi, kejaksaan, BPN dan beberapa instansi lainnya sedang melakukan sosilisasi kepada masyarakat.

"Jadi tim ini sedang mensosialisasikan tentang pembangunan tol tersebut dan masyarakat kami harap bisa memahami maksud pembanguan itu," katanya.

Menurut Andre, dengan sosialisasi yang ramah dan merakyat oleh tim tersebut ia berharap pembangunan itu bisa segera direalisasikan dan Sumatra Barat bisa memiliki tol yang memudahkan akses ke Provinsi tetangga.

"Karena saya di sini adalah sebagai pemrakarsa. Untuk permasalahan itu harus diselesaikan oleh Pemprov Sumbar dalam hal ini tentu Gubernur dan jajarannya," katanya.

Andre mengatakan, untuk lahan masyarakat yang akan digunakan sebagai jalur tol tersebut nantinya tidak akan diambil begitu saja dan masyarakat tidak akan dirugikan dengan hal tersebut.

"Karena kita menyatakan ini adalah ganti untung dan bukan ganti rugi. Tanah masyarakat akan dibayar dengan nominal yang lebih tinggi dibanding harga seharusnya," katanya.

Tidak hanya itu, pembangunan tol tersebut bukan hanya pembangunan biasa. Karena akan menghabiskan uang yang sangat banyak di Sumatra Barat nantinya.

"Anggaran untuk pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi ini sebesar Rp29 triliun dan itu bukan angka yang kecil. Dengan uang sebanyak itu beredar nantinya tentu ajan berdampak juga kepada perekonomian kita," katanya.

Dengan permasalahan tersebut, Andre meminta Pemprov Sumbar selaku eksekutif harus menunjukkan keseriusannya dalam penanganan pembangunan tol tersebut.

"Kalau bisa dalam rapat pak gubernur datanglah. Jangan kepala dinasnya saja yang diutus agar tahu duduk permasalahannya dan solusi yang akan dilakukan," katanya.

Menurut Andre, jika semuanya duduk bersama dan berdiskusi, masyarakat akan mau menerima pembangunan tersebut nantinya. Karena tol memang cukup dibutuhkan di Sumatra Barat yang kebanyakan jalannya berada di daerah rawan bencana.