Palembang, IDN Times - Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menjanjikan pemberantasan pungutan liar (pungli) di ruang publik sebagai salah satu janji politiknya setelah terpilih sebagi pejabat daerah selama lima tahun mendatang periode 2025-2030.
Namun upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam pemberantasan pungli tersebut, tampak belum terealisasi. Pasalnya, masih ada masyarakat yang mejadi korban praktik pungli terutama penarikan uang parkir yang tidak legal di ruang publik.
Pantauan IDN Times di akun instagram @promopalembang, unggahan mengenai pungli parkir liar di Kota Pempek tampak masih eksis. Postingan gambar yang berisikan keluhan warga ramai dikomentari 329 netizen. Postingan yang diunggah 24 jam lalu itu juga sudah disukai ribuan pemilik akun instagram.
Dalam postingan @promopalembang, warga mengeluh jika Palembang banyak pungli di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Masyarakat ditarik uang parkir berkali-kali saat berkunjung ke sana, hingga total retribusi parkir mencapai Rp11 ribu dalam dua jam.
"Min pro, mau nanya aku kan jarang ke BKB, biasa parkir di luar 5 ribu sekali bayar. Tapi karena ini mau ke Ampera, jadi masuk plang pertama dari RS Ak Gani 4 ribu terus dijelasin kalo di dalam bayar lagi. Ya gapapa, karena aku pikir cuma sekali (bayar) ternyata pas di KFC (lokasi di dalam) bayar lagi 3 ribu. Yasudah, aku kira sekali saja seperti di mal. Ternyata tidak jadi bayar lagi 4 ribu karena katanya sudah dua jam. Terus dikasuh uangnya tidak ada kembalian, yasudah jadi ikhlas saja. Jadinya, posisi dapat dua tiket, kondisi ini bikin kaget. Jadi total bayar 11 ribu untuk dua jam," tulis keluhan warga dalam bahasa Palembang yang diunggah akun @promopalembang
Padahal sebelumnya, Senin (14/4/2025) lalu, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menegaskan jika tidak akan ada lagi pungli di Palembang. Pernyataan itu, ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Camat Ilir Barat 2.
"Simbol RDPS (Ratu Dewa- Prima Salam) itu, akan memberantas atau tidak pernah ada lagi pungli, aku dak perlu duit," katanya.
Tindak lanjut Pemkot Palembang memberantas pungli, lanjutnya, merupakan program penting yang harus terealisasi segera. Sebab pemberantasan pungli ini jadi program utama bersama Wali Kota Ratu Dewa.
Praktik pungli di Palembang memang sudah menjamur dan sudah sepantasnya ditindak tegas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki kondisi daerah.
"Itulah simbol (pemberantaaan praktik pungli) kepemimpinan RDPS," jelas dia.
Diketahui, pungli di Palembang kian marak terjadi. Beberapa kali masyarakat pun merasa resah dan sangat terganggu. Terutama pungli dari sisi penarikan uang parkir di ruang publik seperti BKB. Penarikan uang parkir ini tak disertai legalitas dan keamanan sesuai.
Prima Salam dengan lantang menyatakan bahwa dirinya tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam upaya memberantas pungli dan menindak pejabat yang melanggar aturan. Ia bahkan menyebutkan dukungan kuat dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Pemimpin kadang banyak takut diintervensi ini si A, B dan C. Jika anda (intervensi) miliki bintang satu saya bintang dua. Anda bintang dua saya bintang tiga, anda bintang empat saya ada Prabowo dan lima tahun ini bisa aman," kata dia.