Polisi Ungkap Peran Mafia Tanah di Konflik Agraria Mesuji

Menurut Hisar, mantan Kades Suka Mukti bernama Sutamar yang melaporkan kejadian pemalsuan, merasa tidak membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hak (SPH) untuk pengajuan SHM. Akibat pemalsuan itu, para mafia tanah bisa mendapatkan 36 SHM di atas tanah HGU perusahaan.

Hisar membeberkan jika para tersangka memanfaatkan program presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk mendapatkan sertifikat tanah. Ia mencatat, ada sekitar kurang lebih 70 hektar dari 36 SHM yang berhasil diambil alih dan diserahkan ke perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU), yakni PT Treekreasi Margamulia (TMM).

"Mereka menggunakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Seharusnya proses pengajuan melalui Kades. Kami melihat ada yang bermain dompleng program pemerintah," jelas dia.

Hisar menambahkan, pemalsuan yang dilakukan para tersangka dilakukan dengan meniru tanda tangan Kades melalui SPH, serta cap stampel desa. Dua hal ini memuluskan langkah para tersangka mendapat kepercayaan dari BPN.

"Dua otak tersangka lagi masih kita buru. Mereka masih buron. Mereka adalah warga Suka Mukti berinisial Y dan B," jelas dia.

Terkait baku tembak yang terjadi di desa tersebut, Hisar membantah aparat kepolisian yang memicu konflik. Ia menjelaskan, aparat kepolisian dihadang oleh masyarakat usai menjemput tersangka Abu Sairi dan Sudiman. Mereka ditembaki dengan senpira milik warga sebanyak lima kali tembakan.

"Ada 14 orang yang kita bawa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dua orang terkait pemalsuan SHM dan 12 lagi terkait penyerangan. Enam orang kita tetapkan sebagai tersangka penyerangan anggota dan kepemilikan senpira, enam lagi kita bebaskan namun wajib melapor," jelas dia.

Menurut tersangka Abu, dirinya ikut tertipu oleh DPO berinisial B. Ia juga ikut dalam program PTSL yang dijanjikan, bahkan Abu sempat menyetor uang Rp10 juta. Pelaku B menjanjikan masyarakat yang ingin mendapat SHM dari BPN.

"Tanda tangannya bukan kami, B yang menerbitkan. Saya hanya mengumpulkan KTP dan KK. Saya kasih ke B ada lima KTP adik dan orang tua. Saya kasih Rp50 juta, ia butuh uang. Satu orang Rp10 juta untuk mengeluarkan SPH," tutup dia.