Polemik Tandatangan Gubernur Sumbar, Sumbangan Terkumpul Ratusan Juta

21 Agu 2021, 16:06 WIB

Barang bukti yang disita Polisi Terkait pembuatan buku profil Sumbar. IDN Times/Andri NH

Padang, IDN Times - Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda menyatakan, uang sumbangan untuk pembuatan buku profil Sumatera Barat berjudul “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dilakukan lima orang berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36), sudah terkumpul sebanyak Rp 170 juta.

Uang itu kata Kompol Rico, masuk ke rekening pribadi salah satu dari lima orang tersebut. Dia adalah Dwi Sutanto yang diketahui merupakan warga asal Jawa Timur.

Sejak dua bulan terakhir, kelima orang itu meminta sumbangan kepada banyak pihak seperti pelaku usaha, instansi, kampus hingga rumah sakit. Mereka bergerak dengan modal sepucuk surat terdapat tanda tangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

1. Berawal laporan pelaku usaha

Barang bukti yang disita Polisi Terkait pembuatan buku profil Sumbar. IDN Times/Andri NH

Kompol Rico menjelaskan, kasus sumbangan ini bermula dari adanya laporan dari salah satu pelaku usaha restoran. Dia menghubungi pihak kepolisian dan menyampaikan jika ada orang yang datang meminta sumbangan untuk pembuatan buku tersebut.

Pelaku usaha itu merasa aneh, karena surat itu bertandatangan Gubernur Sumbar dan menggunakan kop surat dan stempel Pemrov Sumbar namun, uang sumbangan itu di transfer ke rekening pribadi salah satu dari kelima orang tersebut.

“Melihat itu, kita melakukan pemeriksaan terhadap kelimanya. Namun mereka mengaku, jika surat yang dibawa itu asli dan memang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar,” ujar Kompol Rico.

2. Diakui bappeda

Barang bukti yang disita Polisi Terkait pembuatan buku profil Sumbar. IDN Times/Andri NH

Menurut Kompol Rico, pihaknya sudah meminta klarifikasi dari pihak Pemprov dalam hal ini Bappeda. Berdasarkan keterangan sementara, Bappeda mengakui jiia surat itu benar mereka yang buat. Namun, terkait dengan duplikasi dan penyebaran, mereka sama sekali tidak mengetahui akan hal itu.

“Kami sudah melakukan pemanggilan kepada pihak Sekretariat daerah Provinsi untuk dimintai keterangan terkait dengan surat yang ada ini. Dan kemudian, berkaitan dengan adanya laporan salah satu perusahaan di Padang yang melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pihak Gubernur. Surat itu asli dari Bappeda," ujarnya.

"Namun mereka menyerahkan kembali ke pimpinannya dan mereka tidak tahu tindak lanjut surat itu lagi. Mereka mengetahui surat itu. Mereka buat, tapi penyebarluasan dan penggadaan mereka tdk tahu,” tambah Kompol Rico.

3. Sudah delapan saksi diperiksa

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico. IDN Times/Andri NH

Perihal kasus ini kata Kompol Rico, pihaknya sudah meminta keterangan delapan orang saksi, termasuk juga perwakitan dari Pemprov Sumbar. Meski demikian, status kasus ini masih pada tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan.

“Kita masih butuh keterangan lebih lanjut apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus ini. Sudah ada delapan yang diperiksa, termasuk dari pihak Bappeda. Hasilnya, akan kita sampaikan jika semua sudah lengkap. Masih penyelidikan, belum naik tingkat penyidikan. Surat itu, asli dari Bappeda,” kata Kompol Rico Fernanda.