Pengusaha Pelayaran Minta Pemerintah Pusat Tambah Subsidi Angkutan Laut

Rahkmatika menjelaskan, tarif penumpang laut dalam negeri untuk kelas Ekonomi sampai hari ini ditentukan sekitar Rp575 per mil. Hal ini berbeda cukup signifikan dibandingkan dengan tarif angkutan penyeberangan mencapai rata-rata Rp875 per mil. Kondisi ini memaksa para pengusaha untuk mengikuti tarif ekonomi yang dikeluarkan PT Pelni sebagai induk pelayaran negara.

"Dengan adanya harga ketentuan para pengusaha tidak mungkin menaikkan harga melebihi tarif yang diterapkan oleh PT Pelni. Kita sadari karena karakter konsumen angkutan laut adalah masyarakat kelas bawah yang sangat sensitif terhadap harga, begitu ada selisih sedikit maka akan berpindah," jelas dia.

Kondisi pandemik cukup berpengaruh bagi para pengusaha pelayaran di Indonesia. Pihaknya merasakan tak memiliki keistimewaan seperti PT Pelni sebagai BUMN yang mengoperasikan mayoritas angkutan laut penumpang dalam negeri. Pelni masih tetap bertahan lantaran mendapatkan kompensasi subsidi Kewajiban pelayanan publik (PSO) yang sangat besar, meskipun tarif yang berlaku untuk penumpang sangat kecil.

"Tetapi tidak demikian dengan kapal penumpang swasta yang harus berinvestasi kapal sendiri dan pengoperasiannya tidak mendapatkan subsidi PSO dari pemerintah. Sehingga, kondisinya lebih sulit lagi untuk menutup biaya operasionalnya," jelas dia.

Rahkmatika menambahkan, pihaknya berharap pemerintah pusat memberikan insentif untuk menolong para pengusaha pelayaran. Diantaranya lewat keringanan pembebanan pajak, penghapusan biaya PNBP seperti yang dilakukan untuk moda udara.

"Maka kami sebagai pengusaha angkutan laut penumpang juga meminta subsidi atau insentif sebagai kompensasi atas investasi yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya infrastruktur yang telah disediakan oleh swasta. Sehingga dengan adanya tarif yang rendah tadi kami juga tetap masih bisa hidup beroperasi melayani masyarakat," beber dia.

Tak sampai di sana, pihaknya pun berharap ada subsidi BBM yang lebih besar dari pemerintah. Tak hanya moda transportasi darat yang mendapat subsidi besar, laut pun dianggap penting. Terlebih soal subsidi biaya alat keselamatan transportasi laut pun harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Apa lagi pemerintah perlu memperhatikan alur pelayaran. Kita akui banyak jalur pelayaran yang mengalami pendangkalan hingga hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk. Kita mau subsidi pemerintah ini dapat menjangkau semua pengusaha pelayaran sehingga tercipta iklim usaha yang tidak diskriminatif," jelas dia.

Sebagai negara maritim Indonesia dianggap tertinggal dari negara-negara tetangga dalam kondisi iklim pelayaran. Terlebih janji Presiden Jokowi lewat jargon maritim harus direalisasikan sehingga tak ada ketimpangan antara angkutan laut, darat dan udara.

Angkutan laut dirasa penting bagi pemerataan ekonomi Indonesia lantaran mengangkut muatan lebih besar dari Barat hingga Timur Indonesia.

"Di negara lain, sektor maritim mendapatkan insentif yang lebih daripada moda transportasi lainnya seperti halnya di Malaysia, China, Vietnam, walaupun mereka bukan negara maritim. Sedangkan Indonesia adalah negara maritim seharusnya juga mendapatkan perhatian yang lebih besar," kata dia.