Pemprov Sumsel Catat Ratusan Ribu Rumah dalam Kondisi Tak Layak Huni
- Pemprov Sumsel mencatat 6.000 hektare kawasan pemukiman tak layak huni
- Ada hampir setengah juta rumah dalam kondisi tak layak, dengan 4.325 unit sudah diperbaiki
- Sumsel memacu upaya pengentasan kawasan kumuh lewat program 3 juta rumah dan berbagai bantuan CSR
Palembang, IDN Times - Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Sumsel Novian Aswardani mencatat ada sekitar 6.000 hektare kawasan di pemukiman di wilayah Bumi Sriwijaya masuk kategori tak layak huni. Data mengungkapkan, hampir setengah juta rumah berada dalam kondisi tak layak sehingga perlu dilakukan perbaikan atau pembangunan.
"Hingga akhir November 2025, kita sudah memperbaiki sekitar 4.325 unit rumah, melampaui target awal 2.500 unit," ungkap Novian, Rabu (10/12/2025).
1. Perlu upaya kolaborasi untuk mengatasi kawasan kumuh
Novian menjelaskan, data terbaru menunjukkan Sumsel menghadapi tantangan serius di sektor permukiman. Saat ini terdapat sekitar 6.000 hektare kawasan kumuh, backlog kepemilikan rumah mencapai 348.051 unit, dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat sebanyak 495.204 unit.
"Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya kolaborasi semua pihak dalam mendukung perumahan layak huni terutama dalam mewujudkan program 3 juta rumah," jelas dia.
2. Sekda Sumsel pacu pengentasan kawasan kumuh
Senada, Sekda Sumsel, Edward Candra mengatakan, saat ini Sumsel tengah memacu upaya dalam pengentasan kawasan kumuh. Hal ini dilakukan lewat program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya berfokus pada kerusakan rumah, tetapi juga pada fasilitas di permukiman," jelas dia.
3. Upayakan pemerataan pembangunan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
Dirinya mengapresiasi langkah berbagai pihak yang turut mengentaskan permasalahan permukiman tersebut lewat berbagai bantuan CSR. Dirinya berharap secara bertahap Sumsel dapat melakukan perbaikan kawasan pemukiman kumuh tersebut.
"Termasuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat," jelas dia.
