Alasan COVID-19, Target Penduduk Miskin Palembang Jadi 11,2 Persen

22 Sep 2020, 08:41 WIB

Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappeda Litbang, mengubah target pencapaian persentase penduduk miskin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Mulanya Pemkot Palembang menargetkan Indikator Kerja Utama (IKU) penduduk miskin di angka 10,4 persen. Namun akibat pertumbuhan perekonomian melemah dan pengangguran meningkat, persentase penduduk miskin malah naik di angka 11,2 persen.

"Target pembangunan, ekonomi, inflasi, dan sosial perlu diubah. Kita harus realistis sampai 2023. Seiring pertumbuhan ekonomi yang berubah dan tingkat pengangguran bertambah," ujar Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi, usai kegiatan Musrenbang RPJMD 2018-2023 di Rumah Dinas Wali Kota (Wako) Palembang, Senin, (21/9/2020).

1. Penyesuaian regulasi berdasarkan hasil evaluasi dua tahun

Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Berdasarkan data yang diterima IDN Times, Pemkot Palembang mengubah target RPJMD, menjadi 20 IKU dari sebelumnya hanya 16 IKU. Sedikitnya tiga IKU dihapus, tujuh IKU bertambah, dan sembilan IKU direvisi karena alasan pandemik COVID-19

Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2020, RPJMD Palembang sudah masuk tahapan rancangan akhir dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan menyepakati perubahan masalah regulasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020.

"Regulasi memang harus disesuaikan, dari sisi substansi lewat evaluasi selama dua tahun. Misalnya, mengubah isu strategis sesuai dinamika pembangunan dalam keadaan pandemik COVID-19, karena target RPJMD lama menjadi tidak rasional," kata dia.

2. Persantase kondisi jalan dihapuskan dalam target IKU RPJMD tahun 2020

Hasil Musrenbang RPJMD Kota Palembang tahun 2018-2023 (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dari revisi RPJMD Palembang, tiga IKU yang dihapuskan meliputi persentase kondisi jalan baik dan sedang, persentase koperasi aktif, dan persentase penilaian kesehatan koperasi. Sedangkan, target baru yang mesti tercapai meliputi persentase kemacetan yang teratasi dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Termasuk persentase pengolahan sampah, luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan, pertumbuhan investasi, tingkat inflasi, dan persentase usaha mikro dan kecil. Target IKU lain yang mesti dikejar Pemkot Palembang meliputi persentase pengurangan genangan air, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kemudian, persentase tingkat pengangguran terbuka, persentase jemaah salat subuh di masjid dan musala, jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA), laju pertumbuhan ekonomi. Persentase penduduk miskin serta jumlah kunjungan wisatawan masuk dalam IKU yang turut diubah.

3. Perubahan RPJMD Palembang berdasarkan hasil evaluasi tingkat makro

Hasil Musrenbang RPJMD Kota Palembang tahun 2018-2023 (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Perubahan RPJMD kota Palembang tahun 2018-2023 disebut Harrey sudah berdasarkan evaluasi Pemkot, dilihat dari pertumbuhan inflasi dan ekonomi, perkembangan rasio wilayah dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di tingkat makro. Termasuk perubahan regulasi menyesuaikan RPJMD berdasarkan Permendagri nomor 70 dan 90.

"Evaluasi persentase masalah ruang kumuh dan target pendidikan," terangnya.

Demi mengejar realisasi sampai tahun 2023, Pemkot Palembang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai target rata-rata perubahan RPJMD yang disesuaikan, sehingga tidak muncul warna di rapor.

"Termasuk emisi gas rumah kaca kita tambahkan karena ini isu nasional," timpal dia.

4. Pemkot targetkan pencapaian indikator kemiskinan dan pengangguran

Wali Kota Palembang Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Wako Palembang, Harnojoyo melanjutkan, perubahan RJMD tahun 2020 turut disesuaikan dari daerah dan provinsi. Menurutnya, pandemik COVID-19 mendorong sinkronisasi dalam kesepakatan diskusi musyawarah pembangunan yang menjadi target Pemkot Palembang.

"Target kita adalah indikator kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara global, seiring pembangunan skala prioritas terkait infrastruktur," tandas dia.