Ormas Larang Jual Masakan Padang, KPPU: Melanggar Undang-undang

Ridho menilai, tindakan ormas yang memaksa pelaku usaha untuk menaikkan harga berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

"Dalam pasal 5 UU tersebut diatur larangan terhadap perjanjian di antara pelaku usaha untuk menetapkan harga jual suatu barang/jasa yang berdampak pada pembatasan persaingan," katanya.

Selain pelanggaran undang-undang tersebut, menurut Ridho, tindakan sweeping dan pemaksaan pemberlakuan harga tertentu itu akan merugikan iklim usaha yang sehat.

"Jika sekelompok orang (baik pelaku usaha lain atau kelompok tertentu) memaksa rumah makan padang lain menyamakan harga, maka hal ini bisa dilihat sebagai tindakan price-fixing yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa razia yang dilakukan itu memiliki dominasi atau kontrol atas pasar tertentu. Tindakan itu juga dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan untuk mempengaruhi harga.

"Tindakan memaksa menaikkan harga akan menghilangkan kebebasan restoran untuk menentukan strategi harga sendiri berpotensi mengurangi kompetisi dalam pasar dan merugikan konsumen," katanya.

Permasalahan sweeping yang dilakukan sekelompok orang tersebut bahkan sudah sampai merebak ke rekomendasi dan izin yang harus dikeluarkan oleh IKM.

Menurut Ridho, hal tersebut tidak bisa ditindak oleh KPPU, karena tidak masuk dalam ranah penindakan oleh lembaga tersebut.

"Mereka malah bukan masuk kategori pelaku usaha. Sehingga dalam hukum persaingan tidak bisa diancam hukuman," katanya.