Oknum Polisi Sumsel di Lingkaran Setan Narkotika

Kedekatan antara penegak hukum dengan barang ilegal itu bukan hal baru. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri yang menjabat sejak Mei 2020 hingga Agustus 2021, sempat membuat terobosan untuk memberangus anggota kepolisian menggunakan narkotika.

Dirinya memberi kesempatan bagi anggota kepolisian untuk membuat surat pengakuan dosa dan bersedia untuk direhabilitasi. Sebanyak 240 anggota polisi membuat pengakuan dosa saat itu.

Secara berkala, Polda Sumsel juga memberi saksi PTDH kepada anggotanya yang terlibat narkotika. Sepanjang Januari hingga Oktober 2021, kepolisian daerah telah melakukan PTDH terhadap 79 anggota, dan masih menunggu sekitar 12 anggota yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dalam dua bulan terakhir ini, saya sudah memecat 13 orang polisi (Polisi Nakal)," ujar Toni.

Senada Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Ucu Kuspriyadi saat upacara PTDH beberapa waktu lalu mengakui, pemecatan aparat kepolisian mengalami peningkatan drastis tahun ini.

Upacara PTDH akan terus dilakukan jika ada aparat yang tak sesuai atau menyalahi aturan. Mereka yang dipecat berasal dari beragam kasus, salah satunya desersi.

"Ini naik 100 persen dari tahun 2020 yang lalu, di mana ada 40 personel yang PTDH," jelas dia.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Taslim, turut menyoroti kinerja polisi beberapa waktu terakhir. Dirinya menilai, apa yang dilakukan aparat kepolisian masih jauh dari kata profesional. Polisi yang harusnya memerangi narkotika, justru terjebak pada lingkaran tersebut.

"Kita berharap Kapolda Sumsel dapat menentukan sikap tegas, sehingga aparat kepolisian yang ada menjadi lebih bersih. Institusi harus berbenah diri, akan sulit memerangi narkotika jika pihak kepolisiannya terlibat," jelas dia.

Taslim juga menyoroti permasalahan hukum yang menyeret anggota kepolisian. Laporan masyarakat yang masuk terkesan lebih lama diproses. Berbeda halnya jika masyarakat yang dianggap bersalah.

"Dalam pengamatan kami, kinerja polisi masih belum serius dalam penegakan hukum. Pihak Polisi juga tidak terbuka kalau ada polisi yang berbuat salah. Instruksi Kapolri harusnya turun sampai ke bawah, sehingga penegakan hukum dapat berjalan profesional berazaskan HAM," jelas dia.

LBH Palembang mencatat pada 2021 ini, pihaknya melayangkan dua praperadilan di dua Polres berbeda. Kasus pertama terjadi di Lahat, di mana seorang pemuda ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda itu menjadi tersangka atas kepemilikan narkotika, padahal dalam tes urine tidak ditemukan tanda tersangka sebagai pemakai, apalagi sebagai kurir.

"Kita ingin Polisi yang dicintai ini bekerja profesional. Kenapa yang bersangkutan dipaksakan sebagai tersangka? Ini menjadikan tanda tanya," jelas dia.

Kasus kedua terjadi di Empat Lawang, saat polisi menangkap seorang pelaku yang meninggal dunia setelahnya. Pihak keluarga melaporkan hal itu ke LBH Palembang demi meminta keadilan. Jasad korban ditemukan banyak tanda kekerasan.

"Padahal korban tidak cukup bukti dengan apa yang disangkakan. Tubuhnya ditemukan luka memar, ada dugaan penganiayaan berat. Polda Sumsel harus memprosesnya," tutup dia.