Mensos: Banyak Bansos dan Subsidi Tidak Tepat Sasaran
- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan banyak bansos dan subsidi tidak tepat sasaran.
- Dia menyebut anggaran Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, subsidi gas LPG 3 kg, subsidi BBM, subsidi listrik, dan bansos lainnya tidak tepat sasaran.
- Gus Ipul membentuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah mencapai progres 65 persen untuk mengantisipasi pemberian bansos dan subsidi di masa mendatang.
Padang, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, banyak bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak Bansos dan subsidi tersebut dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
"Selama ini banyak bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, kami sedang melakukan pendataan dan membuat Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.
Menurutnya, DTSEN yang masih dalam tahap ground checking tersebut akan menjadi data terpadu yang bisa digunakan untuk memberikan bansos dan subsidi kepada masyarakat kedepannya.
1. Bansos dan subsidi tidak tepat sasaran
Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut mengungkapkan, dari Rp78 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025, 45 persen diantaranya tidak tepat sasaran.
Selain itu, untuk anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) yang berjumlah Rp13,4 triliun, 43,2 persen dari anggaran tersebut tidak tepat sasaran.
Sementara untuk anggaran subsidi gas LPG 3 kilogram sebesar Rp87,6 triliun, 60,6 persennya tidak tepat sasaran. Begitu pula dengan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun, tidak tepat sasaran 82 persennya.
Untuk subsidi listrik menurut Gus Ipul anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp90,2 triliun dan yang tidak tepat sasaran mencapai 58,6 persennya.
Sementara, untuk bansos lainnya dengan anggaran sebesar Rp207,8 triliun, 40 persen dari anggaran tersebut dinyatakan tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya.
2. Ground checking DTSEN
Dengan keadaan tersebut, Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian lainnya membentuk sebuah data terpadu yang bisa digunakan untuk keperluan pemberian Bansos dan subsidi.
"Untuk progres DTSEN sendiri sampai saat ini sudah berada pada angka 65 persen dan data masih akan terus bergerak. Untuk data ini sendiri nanti akan terus diperbaharui sesuai keadaannya," katanya.
Ia mengungkapkan, ground checking tersebut sampai saat ini masih dilakukan pengecekan oleh tim Kemensos yang ada di lapangan seperti pendamping PKH dan lainnya.
3. Data pemerintah sebelumnya belum tajam
Dengan banyaknya bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah sebelumnya tidak bisa dikatakan gagal dalam pemberian bansos.
"Tidak juga, buktinya ada beberapa indikator yang naik juga. Cuman belum tajam karena belum ada data tunggal. Tapi pemerintahan sebelumnya juga sudah merintis data tunggal itu," katanya.
Menurutnya, dengan telah dirintisnya data tunggal tersebut, sudah bisa terwujud di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ia nilai cukup tegas dan arahan yang cukup jelas untuk mewujudkan data tunggal tersebut.
