- Segera sahkan RUU perampasan aset
- Reformasi sistem penerimaan calon anggota DPR dan Polri
- Cabut surat yang dikeluarkan oleh KPI tentang pembatasan liputan media
- Hapus hak politik bagi para koruptor
- Mendesak agar Kapolri mundur
- Evaluasi MBG
- Batalkan kenaikan tunjangan DPR
- Pemotongan gaji DPR yang tidak hadir di setiap sidang yang kurang ber-etika
- Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan
- Tindak tegas aparat yang melakukan tindakan reperesif
Mahasiswa Sumsel Undang Buruh, Petani, dan Ojol Ikut Aksi 1 September
Intinya sih...
- Kebijakan pemerintah dinilai tak pro rakyat, menunjukkan lemahnya keberpihakan pada kepentingan publik
- Masa percaya bahwa perubahan hanya lahir dari keberanian rakyat untuk bersuara, meminta pemerintah segera menegakan keadilan dan menjaga demokrasi
- 10 poin tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi, termasuk RUU perampasan aset dan evaluasi MBG
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Palembang, IDN Times - Aliansi BEM se-Sumsel yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gemarak) Sumsel akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel, pada Senin (1/9/2025) mendatang. Aksi tersebut, dilakukan sebagai sikap dari perkembangan situasi nasional yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Perwakilan Gemarak Sumsel, Muhammad Ariq Akbar menyatakan, gerakan tersebut terbuka bagi masyarakat. Pihaknya mengundang seluruh elemen mahasiswa, buruh, petani, dan ojol untuk turun bersama menyampaikan keresahan yang ada.
"Kami akan turun dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada 1 September 2025 mendatang di Simpang 5 DPRD Sumsel," ungkap Ariq kepada IDN Times, Sabtu (30/8/2025).
1. Kebijakan pemerintah dinilai tak pro rakyat
Dalam pernyataan sikapnya, Gemarak Sumsel menyatakan sikap tegas bahwa negara abai dalam melindungi rakyat. Mereka menyayangkan negara justru mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini menunjukkan lemahnya keberpihakan pada kepentingan publik yang justru menguntungkan segelintir elit. Padahal berkaca dengan amanat undang-undang, suara rakyat adalah amanah konstitusi yang wajib didengar bukan diabaikan.
"Kami menyatakan menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir pihak," jelas dia.
2. Aparat diminta tidak represif
Masa percaya bahwa perubahan hanya lahir dari keberanian rakyat untuk bersuara. Oleh karena itu, melalui aksi demonstrasi tersebut mahasiswa berharap suara rakyat yang akan turun ke jalan tidak dibungkam. Pemerintah diminta segera menegakkan keadilan dan menjaga demokrasi.
"Kami mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi, koreksi dan memperbaiki arah kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat. Mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak bertindak represif terhadap aksi-aksi rakyat secara konstitusional," jelas dia.
3. Sepuluh tuntutan Aliansi BEM
Adapun dalam konsolidasi yang sudah dilakukan, mahasiswa yang terdiri dari lintas kampus di Sumsel menyatakan ada 10 poin tuntutan yang akan mereka sampaikan, Senin mendatang.
