Padang, IDN Times - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat mewanti-wanti para perantau agar tidak melakukan sweeping lagi kedepannya terhadap restoran yang menjual masakan Padang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LKAAM Sumatra Barat, Fauzi Bahar pada Selasa (5/11/2024) di Padang.
"Kami imbau jangan sampai ada lagi yang melakukan sweeping lagi kedepannya hingga kami mengeluarkan keputusan bersama Ikatan Keluarga Minang (IKM)," katanya.
Beberapa waktu lalu heboh di jagad dunia maya soal pelarangan menjual masakan Padang oleh sekelompok masyarakat yang mengaku organisasi masyarakat (Ormas) Minang di Cirebon.
Kejadian tersebut direkam dan disebarkan melalui berbagai media sosial oleh sekelompok masyarakat tersebut seperti TikTok, Instagram dan lainnya.
Peristiwa tersebut terus bergulir dengan adanya daftar rumah makan Padang yang memiliki lisensi dari IKM.
Sehingga, berbagai komentar negatif dilontarkan warganet hingga adanya pernyataan boikot rumah makan berlisensi IKM di berbagai daerah.
Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian itu yang tidak menggambarkan masyarakat Minangkabau tersebut.
"Orang Minangkabau ini sangat mengedepankan musyawarah. Tidak bertindak secara pribadi seperti itu. Seharusnya itu dimusyawarahkan terlebih dahulu," katanya.
Ia mengimbau agar masyarakat Minangkabau yang ada di rantau untuk memusyawarahkan permasalahan itu terlebih dahulu.
"Untuk lisensi yang beredar saat ini tentunya harus ada standarisasi yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu," katanya.
Fauzi Bahar berharap agar permasalahan tersebut tidak menyebar ke daerah lainnya di Indonesia. Karena dikhawatirkan akan berdampak kepada perantau Minang lainnya.
"Saat ini memang belum ada dampak terhadap perantau. Itulah yang ingin kami atasi saat ini agar tidak merambat kemana-mana," katanya.
Karena hal itu, ia mengimbau seluruh perantau Minang agar tidak lagi melakukan sweeping terhadap rumah makan Padang yang ada di seluruh daerah di Indonesia.