Jokowi Sahkan UU Cipta Kerja, Buruh Sumsel Ancam Demo Lagi

Tak hanya unjuk rasa, para buruh akan kembali berkonsolidasi dengan menempuh jalur konstitusional. Mereka menilai, satu-satunya jalan membatalkan UU tersebut hanya lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harus tempuh jalur konstitusional, jika kita tidak tekan lewat MK maka hasilnya pasti sudah tahu bagaimana. Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu UU dibatalkan," harap Mahmudi.

Pasal-pasal yang terkandung dalam UU Cipta Kerja dinilai kian merugikan pekerja, namun menguntungkan pengusaha atau para investor. Mahmudi menilai, keringat buruh tidak akan dihargai setelah ketentuan PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.

"Bukan hanya buruh, semua elemen masyarakat akan terdampak oleh UU ini," jelas dia.

Mahmudi menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui hak otonomi akan dibatasi untuk mengambil kebijakan. Dirinya mengajak seluruh kepala daerah untuk bersuara menghadapi UU tersebut.

"Otonomi daerah juga tidak akan efektif lagi. Kami harap pemda jangan diam saja," tutup dia.