Jelang Kampanye Bawaslu Sumsel Ajak Kepala Daerah Sumsel Santun

Massuryati menjelaskan, para calon kepala daerah juga dilarang mengajak ataupun mempersoalkan dasar negara pancasila, UUD RI 1945, serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dalam kampanye juga tidak menggunakan atau menganjurkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu, kelompok, atau partai politik; dan tidak mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum," jelas dia.

Dirinya pun mengingatkan kepada para pendukung untuk tidak menempel baliho dan spanduk di pohon, lingkungan sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintah. Hal ini merujuk Pasal 70 PKPU nomor 15 tahun 2023 guna menjaga ketertiban.

"Tanamkan rasa ketaatan dan rasa memiliki. Jangan meracuni pepohonan dengan paku-paku yang digunakan untuk memasang alat peraga kampanye," jelas dia.

Pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye akan berujung pada sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan. Bahkan pelanggaran tersebut bisa menjadi sanksi pidana jika terbukti.

"Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas dia.