Investasi Sulit Masuk, Pemprov Sumsel Kebut Selesaikan Tapal Batas

Sri menjelaskan, permasalahan tapal batas diharapkan selesai pada 2 Juli 2021 mendatang, setelah PP 43 tahun 2021 dikeluarkan. Pemda diminta menyelesaikan persoalan tapal batas selama lima bulan.

Proses tapal batas yang tadi berlarut-larut, kemungkinan akan selesai pada pekan depan. Menurutnya, dari total 35 segmen tapal batas di wilayah Sumsel sebanyak 12 segmen di antaranya sudah selesai.

Adapun untuk wilayah yang selesai dan telah dikeluarkan surat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) adalah Musi Rawas (Mura)-Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas Utara (Muratara)-Muba, Banyuasin-Pematang Abab Lematang Ilir (Pali), Prabumulih-Pali, Mura-Muara Enim, dan Mura-Pali.

Begitu juga dengan batas wilayah Palembang-Muara Enim, Muba-Pali, Muara Enim-Pali, Lubuk Linggau-Mura, Muara Enim-Ogan Komering Ulu (OKU), dan batas wilayah Muara Enim-Lahat.

"Dari 35 wilayah, 12 yang sudah selesai. Sedangkan 10 daerah tapal batas sudah masuk dalam draf Permendagri atau sudah ditandatangani kepala daerah. Tujuh dalam pembahasan, enam dalam proses penandatanganan," ungkap dia.

Sri Sulastri menjelaskan, pihaknya baru-baru ini sudah melakukan verifikasi di sisa wilayah yang tengah dibahas, salah satunya batas wilayah Palembang-Banyuasin. Permasalahan tapal batas kedua wilayah berada di beberapa titik mulai dari CGC, Tegal Binangun, Talang Jambe, Mata Merah, Pangkalan Benteng, dan beberapa titik lain.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut kedua wilayah masih dalam pembahasan dan belum final. Pihaknya menarget jika tidak ada hambatan akan selesai Kamis (1/7/2021) mendatang.

"Jika sampai 2 Juli belum ada kesepakatan maka akan diambil alih oleh Kemendagri untuk menarik garis tapal batas," jelas dia.

Penyelesaian tapal batas juga mengacu pada PP nomor 23 tahun 1988 yang mengatur persoalan perubahan batas wilayah. Tim dari Jakarta melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan persoalan tapal batas.

Menurutnya, selama ini banyak penolakan dari masyarakat ketika akan dibahas soal tapal batas. Hal inilah yang kerap menjadikan persoalan tapal batas tak kunjung selesai.

"Sebenarnya batas ini hanya mengenai data batas administrasi. Kebanyakan masyarakat takut kehilangan haknya. Untuk itu perlu diberikan pengertian, bahwa pembahasan tapal batas tidak akan menghilangkan haknya," jelas dia.

Dalam proses penyelesaian tapal batas itu, pemerintah memperhatikan beberapa poin. Salah satunya tidak boleh menarik batas wilayah membelah pemukiman. Pemerintah tidak melihat batas wilayah secara sempit, melainkan menimbang faktor lainnya juga.

"Kita melihat sosial dan ekonomi juga di lapangan. Makannya perlu dilakukan verifikasi," tutup dia.