Dinsos Sumsel Ikut Keputusan Pusat Tunda Pemberian Bansos dari APBD

Menurutnya, bansos bersumber dari dana APBN khususnya kementerian tetap akan disalurkan pada November ini. Bansos APBN tak masuk dalam SE yang ada.

Beberapa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) didanai APBN tetap disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Lalu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan beras masuk dalam bansos yang tidak terpengaruh kebijakan penundaan ini.

"Seperti PKH dan BPNT itu bansos yang langsung diberikan pusat," jelas dia.

Mirwansyah menyebut, pihaknya akan mematuhi aturan yang ada terkait penundaan penyaluran bansos sampai Pilkada selesai. Hanya saja, ada beberapa bansos yang akan diberikan ketika terjadi keadaan seperti bansos bencana alam dimana, penyalurannya menggunakan dana APBD ketika terjadi kondisi darurat.

Bansos bencana alam tidak masuk dalam penundaan pemberian bansos lantaran harus disalurkan ketika terjadi bencana. Terlebih lagi, Sumsel saat ini berada dalam kondisi waspada bencana Hidrometereologis.

"Siapa tahu nanti malam ada banjir, kebakaran atau puting beliung di kabupaten dan kota. Yang terpenting bansos (bencana alam) jangan diartikan lain-lain," ujar dia.

Diberitakan IDN Times, Mendagri Tito Karnavian menyetujui usulan penundaan pemberian Bansos yang dilakukan pemda bersumber dari APBD. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah berdiskusi dengan Komisi II DPR RI terkait penundaan bansos.

"Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan Pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali," jelas Tito Karnavian, Selasa (12/11/2024).