Kapolda Sumsel Kerahkan Brimob Kawal Pilkada di Sumsel
- Kapolda Sumsel akan turunkan anggota Brimob dalam pengamanan Pilkada serentak di Sumsel hingga ke tingkat kecamatan.
- Ketegangan pilkada disebabkan hoaks, kampanye hitam, dan isu netralitas ASN yang berpotensi memicu kericuhan.
- TNI siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Sumsel, perlu koordinasi lintas intansi untuk menghadapi potensi konflik.
Palembang, IDN Times - Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) Irjen Pol Andi Rian akan mengerahkan anggota Brimob pengamanan Pilkada serentak di Sumsel. Para personel Brimob tersebut akan ditempatkan hingga tingkat kecamatan dalam menjaga kondusifitas guna mengantisipasi gangguan keamanan.
"Beberapa titik penting telah kita petakan. Personel Brimob tersebut akan ditempatkan di tingkat PPK yang dianggap krusial," ungkap Andi Rian, Jumat (15/11/2024).
1. Polisi diminta pantau medsos
Ketegangan dalam pilkada disinyalir dapat terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena berita hoaks hingga kampanye hitam ditujukan menyerang pribadi paslon. Faktor ini diyakini akan memanaskan situasi pilkada hingga berujung kericuhan.
"Kampanye hitam di medsos cukup ramai. Kami mengamati dan melihat mana substansinya (potensi terjadi kericuhan). Saya sudah arahkan jajaran cek and ricek peristiwa tersebut yang menjadi pemberitaan di Medsos," jelas dia.
2. Netralitas ASN jadi perbincangan
Andi menambahkan, netralitas ASN menjadi salah satu isu ramai diperbincangkan masyarakat. Hal ini turut berpotensi menyebabkan kerawanan Pilkada yang bisa memantik kerawanan pilkada.
"Selesai pemilihan ini juga akan muncul gugatan-gugatan bisa MK dan sebagainya, ini belajar dari peristiwa sebelumnya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawalan dari proses awal hingga pelantikan kepala daerah di Sumsel," jelas dia.
3. Ajak elemen masyarakat ikut jaga kamtibmas
Senada, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Naudi Nurdikan menegaskan TNI siap mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumsel, terutama di daerah rawan. Koordinasi lintas intansi diperlukan untuk menangani potensi konflik yang bisa muncul suatu waktu.
"Tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan tidak hanya terletak pada aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Situasi apapun harus dihadapi dengan persiapan secara maksimal, untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi tersebut," jelas dia.
