Dilema Sektor Hiburan di Palembang; Langgar Aturan atau PHK

Selain wajib mengikuti peraturan, pengetatan PPKM Mikro di Palembang memicu rasa khawatir bagi penanggung jawab tempat hiburan. Sebab banyak pegawai turut merasakan dampak, yakni tidak menerima gaji secara penuh selama sebulan ke depan.

"Kami berusaha tidak memutus karyawan. Dengan pendapatan seadanya, kita berikan, tempat wisata tutup. Tapi pegawai kami harus tetap bertahan hidup. Tujuan aturan agar masyarakat sehat, tapi bagaimana dengan pekerja yang tak mendapatkan gaji saat situasi ini, tidak ada uang sulit makan," kata dia.

Sempat optimis pada 2021 mengalami kenaikan pendapatan karena situasi COVID-19 mulai mereda, namun ternyata penyebaran virus masih saja terjadi hingga saat ini. Kendati demikian, upaya utama pengelola wisata agar tetap bertahan adalah tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Menjaga kesehatan dengan wajib prokes, aturan setiap titik tempat wisata kita pasti disiplin. Kemudian untuk membuat ekonomi membaik dengan promo-promo, agar wisatawan masih percaya berkunjung setelah aturan PPKM selesai," timpalnya.

Marketing Communication Manager Palembang Square (PS) Mall, Intan menambahkan, pengetatan PPKM Mikro yang membatasi jam operasional hanya sampai 17.00 WIB membuat kunjungan masyarakat turun drastis.

"Artinya sebagai warga yang baik, masyarakat sudah taat. Kalau belum penting tidak usah dulu keluar rumah, karena sosialisasi yang juga dilakukan oleh tenant kepada pengunjung kalau bakal tutup lebih awal," tambah dia.

Walau kunjungan mengalami penurunan, namun operasional supermarket, farmasi, dan Food and Bakery (FnB) yang masih diizinkan buka hingga jam 8 malam, bisa sedikit membantu pendapatan harian.

"Sesuai SE Wali Kota dan Kemendagri ada tiga sektor yang diizinkan beroperasi seperti supermarket. Selain tiga sektor itu hanya diizinkan operasi sampai pukul 17.00 WIB," tandas dia.