Cerita CASN Sumsel Lulus Seleksi, Dilema Antara 2 Pilihan

CA mengaku semakin was-was ketika memasuki hari pembayaran UKT akan berakhir sementara dirinya harus menunggu tahapan terakhir dari tes CASN, yakni pengumuman kelulusan. Jika tidak lulus CA berencana melanjutkan kuliah sementara jika lulus CASN dirinya akan fokus untuk bekerja dan meninggalkan pendidikannya.

"Selama proses penantian pengumuman CASN itu, saya ada di posisi yang cukup membingungkan. Di satu sisi saya harus tetap menjalani kewajiban sebagai mahasiswa termasuk membayar UKT, tapi di sisi lain saya belum tahu apakah akan diterima CASN atau tidak. Jadi saya sempat kebingungan apakah tetap membayar UKT atau menunggu hasil CASN," jelas dia.

Saat memasuki hari terakhir pembayaran UKT, dirinya akhirnya mendapat kabar gembira. Hasil pengumuman CASN menyatakan dirinya lulus seleksi dan berhak untuk dilantik sebagai ASN. Setelah berdiskusi dengan keluarga akhirnya diputuskan untuk melepas bangku pendidikan yang telah diambilnya.

"Akhirnya setelah resmi dinyatakan lulus CASN saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kampus. Terlebih kerjaan saya yang baru tidak berhubungan langsung dengan pendidikan saya," jelas dia.

CA mengaku tak masalah menunggu proses pelantikan yang direncanakan dilakukan pada Juni 2025 mendatang. Meski sempat ada rencana penundaan, dirinya tak sempat berpikir khawatir. Kini dirinya mengisi waktu yang ada untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan dan membantu orang tua di rumah.

"Tidak ada kesibukan selain membantu orang tua di rumah dan belajar mempersiapkan diri untuk bekerja, dan mempelajari lebih jauh soal tugas-tugas di kantor yang akan datang," jelas dia.

Hal senada dirasakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumsel berinisial MF (32). Dirinya merupakan tenaga honerer yang mengikuti seleksi PPPK gelombang pertama pada awal Desember 2024 lalu. Dirinya memenuhi syarat untuk maju ke tahapan selanjutnya seleksi usai pengumuman hasil tes tertulis pada 1 Januari 2025 kemarin.

"Usai dipastikan lolos tes tertulis masih ada tahapan selanjutnya, mulai melengkapi dokumen administrasi hingga daftar riwayat hidup yang menjadi syarat," jelas MF.

MR mengakui tak semua pegawai honorer yang ada lolos pada seleksi tertulis yang dilakukan. Beberapa rekannya ada yang gagal dalam seleksi. Menurutnya seleksi PPPK tersebut menjadi upaya memperbaiki nasib.

"Informasinya akan ada kenaikan gaji dan penambahan TPP dan Tukin yang berbeda dari sebelumnya. Tapi sampai saat ini masih menunggu kejelasannnya," jelas dia.

Sejak dipastikan lulus pada Januari 2025 lalu, MF mengaku informasi mengenai pelantikan PPPK masih simpang siur. Sempat ada informasi akan ditunda hingga 2026, pemerintah buru-buru meralat dengan akan melakukan pengangkatan CPNS pada Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025 mendatang.

"Dengan diundurnya pengangkatan ini kita tentu merasakan, pemasukan berkurang karena tunjangan belum ada karena masih berstatus honorer. Kalau sesuai jadwal mungkin kan berbeda. Terlebih THR tidak dapat, dibanding kalau sudah langsung diangkat mungkin sudah bisa menikmati tunjangan seperti ASN," jelas dia.

Dirinya mengaku tidak terlalu khawatir dengan penundaan pengangkatan yang ada. Hanya saja, dirinya berharap pemerintah dapat mempercepat pengangkatan yang ada, karena antara jarak penerimaan dan pengangkatan yang terpaut jauh berbeda.

"Ketakutan tuh nggak ada karena sebagai honorer ada back up perpanjangan kontrak sementara waktu sampai pengangkatan," jelas dia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya akan melakukan pelantikan CPNS dan PPPK sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemenpan RB. Menurutnya, proses pelantikan akan dilakukan sesuai timeline yang telah dilakukan pemerintah pusat.

"Sesuai dengan pemberitahuan pusat pengangkatan CPNS akan dilakukan paling lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025.

Senada dengan pernyataan Herman Deru, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prima Sepriza menyebut bahwa pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis pelantikan CPNS dan PPPK.

"Jumlah formasi CPNS di Sumsel mencapai 4.564 posisi yang tersebar di beberapa wilayah. Kami masih menunggu finalisasi dari masing-masing kabupaten dan kota," ungkap Fahmi.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menyebutkan untuk di lingkungan Pemprov Sumsel tercatat ada 103 orang CPNS sementara PPPK mencapai 3.077 orang.

"Kami masih menunggu surat resmi dari Kemenpan RB terkait kebijakan tersebut, karena ini hasil kesepakatan komisi II DPR RI," jelas dia.

Untuk di Sumsel tercatat ada 103 CPNS yang lolos seleksi dan berhak dilakukan pengangkatan. Sementara untuk PPPK ada total 3.077 orang yang akan dilantik.