Palembang, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta kepala daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) tak mempersulit perizinan. Hal ini menjadi upaya pencegahan korupsi yang disusun oleh lembaga antirasuah.
"Fakta empirisnya, korupsi terjadi didasari persoalan izin. Saya minta kepada kepala daerah baik Wali Kota, Bupati, dan Gubernur, tidak mempersulit perizinan," ungkap Firli usai rapat bersama kepada daerah di Sumsel, Kamis (15/4/2021).
Firli menjelaskan, izin ini bisa berupa izin tambang, usaha, dan investor. Diharapkan dalam pengurusan izin, pihak investor yang akan masuk bisa memberi tambahan dana bagi pembangunan daerah.
"Ada tiga pilar yang dapat dilakukan untuk peningkatan ekonomi, yakni belanja lewat APBD dan APBN. Lalu konsumsi masyarakat yang memudahkan daya beli masyarakat, dan Iklim investasi. Dengan investasi membuka lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan dan daya beli," jelas dia.
Selain itu, proses pencegahan korupsi dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memaksimalkan pusat pelayanan terpadu. Firli menjelaskan, pemerintah pusat pun telah membuat kebijakan satu peta yang dapat diakses oleh investor, sehingga tidak ada lagi penyelewengan atau perbuatan menyimpang.
"Kita ingin kemajuan teknologi dimanfaatkan, di mana pelayanan hadir mengedepankan sistem elektronik. Hal ini otomatis menghalangi hubungan fisik antara pemohon izin dan pemberi izin untuk mencegah korupsi, termasuk soal pengadaan tender," jelas dia.
Menurut Firli, memberantas korupsi tentu harus dibangun dengan satu pemahaman bersama mengenai dampak buruk. Menurutnya, perlu upaya bersama antara masyarakat, stakeholder, jejaring pendidikan, politisi, dan penyelenggara negara.
"Korupsi ini berbahaya dan memperlambat tercapainya tujuan nasional," tutup dia.