Bupati OKI Resmi Ajukan Pengunduran Diri Saat Rapat Paripurna

Pengajuan pengunduran diri Iskandar merupakan bentuk kepatuhan pada aturan perundang-undangan yang berlaku nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Aturan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2018, tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, serta Presiden.

"Perlu saya sampaikan bahwa pengunduran diri merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat negara, kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, bahkan Kepala Desa," jelas dia.

Iskandar menerangkan jika masa kepemimpinannya akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Sebagai syarat, KPU meminta kepada Bacaleg untuk mundur sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada awal Novemver 2023 mendatang.

"Saya sampaikan bahwa berdasarkan konstitusi pula saya akan tetap melanjutkan tugas dan pengabdian selaku Bupati OKI hingga penetapan DCT Pileg 2024," beber dia.

Pada akhir masa jabatannya, Iskandar mengajak jajaran DPRD, Forkopimda, segenap pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat OKI, melanjutkan pengabdian sesuai dengan kapasitas masing-masing.

"Setiap capaian pembangunan dengan segala kendala, permasalahan dan kekurangannya, merupakan kinerja bersama, dan bagian tak terpisahkan dari hasil pembangunan sebelumnya," jelas dia.