Empat Lawang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Empat Lawang menerima 27 laporan dugaan pelanggaran terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang digelar pada 19 April.
Rata-rata laporan yang masuk ke Bawaslu ini terkait netralitas ASN dan kepala desa (kades). Hingga Rabu (23/4/2025) sore, dari 27 laporan tersebut satu di antaranya sudah ditangani saat awal tahapan PSU.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Empat Lawang, Ahmad Fatria Arsasi mengatakan, dari laporan tersebut, empat sudah dipastikan diregistrasi,sembilan tidak diregistrasi dikarenakan status kedaluwarsa dan tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil. Lalu, 13 laporan dalam proses status perbaikan.
"Ada 13 laporan masih memenuhi waktu perbaikan. Laporan yang masuk ini dari paslon 01 sebanyak 7 laporan dan dari paslon 02 sebanyak 20 laporan," ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, selain laporan yang masuk ke Bawaslu ini terkait netralitas ASN dan kades, ada juga surat undangan yang diubah nama, dan terkait pelanggaran pada saat hari pemungutan suara.
"Untuk tindak lanjut sendiri, terkait netralitas ASN, kami akan merekomendasi ke pihak yang menangani ASN. Sedangkan terkait pidana kita akan selesaikan di Gakumdu, kalau masalah etik penyelenggara kita akan rekomendasi ke KPU untuk menyelesaikan pelanggaran di penyelenggara pemilu ini," tegas Ahmad.
Bawaslu mengharapkan masyarakat dan simpatisan untuk menjaga kondusivitas karena hasil resmi menunggu dari rapat pleno KPU. Ahmad menjamin jika Bawaslu akan menerima semua laporan kemudian memproses sesuai aturan dengan transparan.
"Jadi bagi yang ingin memberikan sanggahan atau laporan, bisa datang ke Bawaslu. Karena sudah ada jalur untuk melaporkan sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku," ucapnya.