Balai Pemantapan Kawasan Hutan & Pemkab Muba Sepakati INVER-PPTKH

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, Manifas Zubayr menuturkan, sangat mengapresiasi komitmen Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang terus gencar melakukan upaya legalisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

"Saat ini kami meminta agar pihak Pemkab Muba mempersiapkan data, agar prosesnya nanti akan lebih maksimal," tutur Zubayr.

Sementara, Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten Muba, Adiosyafri mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan hasil pembahasan Inventarisasi & Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (INVER-PPTKH) oleh tim Inver dan 33 desa pengusul, maka keberadaan pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kawasan hutan dengan luasan totalnya kurang lebih 12.323 hektare, sudah bisa diusulkan perubahan tata batasnya kepada Kementerian KLHK.

"Mudah-mudahan usulan tersebut dapat disetujui oleh Menteri KLHK, untuk dapat menjadi areal penggunaan lain (APL) atau non kawasan hutan, sebagai bagian dari resolusi konflik yang nyata bagi konflik struktural yang berkepanjangan," ungkap dia.

Adios melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan mengawal usulan ini sampai dikeluarkannya surat keputusan Menteri KLHK. Terhadap areal usaha masyarakat di kawasan hutan, yang tidak terakomodir dalam perubahan tata batas, juga tidak terakomodir dalam ToRA dari HPK tidak produktif, maka Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Muba siap memfasilitasi masyarakat/desa dengan skema Perhutanan Sosial (PS).

"Adanya kepastian hukum terhadap lahan pemukiman dan areal usaha masyarakat, juga akan ada kepastian penggunaan APBD dan pembinaan dari OPD terkait, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan produktivitas komoditas masyarakatnya," tandas dia.