Anggaran jadi Poin Penting Kelancaran Sekolah Gratis di Palembang
- Mahkamah Konstitusi putuskan biaya pendidikan gratis bagi SD-SMP negeri dan swasta di Indonesia
- Kesiapan anggaran penting dalam penerapan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta
- Tujuan sekolah gratis harus jelas, termasuk komponen yang disiapkan dan mekanisme yang ditetapkan
Palembang, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan biaya pendidikan gratis bagi SD-SMP negeri dan swasta di Indonesia, termasuk Palembang. Kebijakan itu pun masuk dalam program wajib belajar 9 tahun.
Menanggapi keputusan itu, pengamat pendidikan Sumatra Selatan (Sumsel) Abdullah Idi menyebut, poin penting dalam kelancaran pendidikan gratis adalah kesiapan anggaran dari sisi pemerintah.
1. Pemerintah harus memikirkan dana operasional
Kesiapan anggaran, kata Abdullah, harus matang. Karena selama ini, sekolah swasta mendapatkan sokongan dana dari para wali dan orangtua siswa. Sementara yang negeri mendapatkan anggaran dana atau Biaya Operasional Sekolah (BOS).
"Kalau digratiskan dari SD-SMP baik negeri maupun swasta, sebenernya bagus. Hanya saja harus dipikirin dengan matang untuk anggarannya," jelasnya, Jumat (30/5/2025).
2. Sekolah swasta memerlukan kompensasi dana
Dia mengatakan, anggaran jadi poin penting dalam penerapan sekolah gratis karena berkaitan dengan ketersediaan dana kompensasi untuk pemenuhan komponen pendidikan seperti biaya SPP, baju seragam, sepatu, buku, dan lain-lain.
"Karena swasta sumbernya dari siswa atau orang tua maka harus ada kompensasi. Sedangkan kalau negeri memang dari pemerintah," katanya.
3. Aspek dan komponen sekolah gratis harus jelas dalam regulasi
Abdullah juga menyampaikan, tujuan dari sekolah gratis harus jelas. Termasuk, komponen yang disiapkan, regulasi dan mekanisme yang ditetapkan. Sehingga, saat proses realisasi tidak ada hambatan.
"Apakah semua itu di gratiskan atau hanya SPP saja? Belum lagi anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) yang masih dilakukan bertahap, karena MBG sudah berjalan maka dua-duanya harus jalan," jelas dia.
Berbagai kondisi tersebut lanjutnya, harus dipikirkan dan evaluasi. Kemudian pemerintah daerah juga harus bersiap jika ada risiko ke depan. Pemerintah harus memiliki antisipasi dan mitigasi lain.
