Padang, IDN Times - Aktivitas vulkanologi Gunung Marapi, Sumatra Barat (Sumbar), dikabarkan kini sudah mulai melandai. Rilis data yang dikeluarkan Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Marapi di Kota Bukittinggi, menunjukkan penurunan jumlah erupsi atau letusan sejak pertama kali terjadi pada Sabtu, 7 Januari 2023 lalu.
Meski demikian angka itu masih fluktuatif. Meski tak terlalu banyak, aktivitas vulkanologi Gunung Marapi masih terus terjadi dalam skala kecil.
Petugas PGA Marapi, Ahmad Rifandi menyebutkan, hasil rekam sesimograf untuk periode pengamatan Senin (16/1/2023) kemarin, erupsi Gunung Marapi hanya terjadi sebanyak 12 kali. Angka ini naik jika dibandingkan satu hari sebelumnya yang hanya 9 kali erupsi.
"Total sampai saat ini sudah erupsi sebanyak 229 kali dengan jumlah tertinggi pada Senin pekan lalu yakni sebanyak 35 kali. Tinggi kolom abu bervariasi," kata Rifandi, Selasa (17/1/2023).
Ahmad melanjutkan, hingga kini kondisi tremor pada Gunung Marapi juga masih terjadi. Data kemarin, masih terekam dengan amplitudo 0.5-2.5 mm (dominan pada 1.5 mm).
Meski demikian, status Gunung Marapi masih berada di Level II atau waspada dengan rekomendasi tetap sama, yakni dilarang melakukan pendakian apalagi mendekat radius 3 kilometer dari kawah atau puncak.
Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk berkolaborasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) agar melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
“Untuk meminimalisir kerugian, kita minta pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan aktivitas Gunung Marapi yang erupsi saat ini,” kata Mahyeldi.
Ia juga menyebutkan, erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinan dirinya. Mahyeldi berharap jangan sampai kejadian erupsi ini menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana ini, ada Undang-Undang yang mengaturnya. Terutama terkait dengan kewenangan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten atau kota.
“Ketika pemerintah kabupaten dan kota membutuhkan dukungan dalam penanganannya, silahkan sampaikan kepada Pemprov Sumbar melalui BPBD daerah atau Provinsi Sumbar,” tutupnya.