Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu) melaporkan cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD terkait dugaan menghina cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat debat ke Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Ketua Awaslu, Mualimin menuding, Mahfud melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal itu tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c PKPU 20 Tahun 2023. Adapun bunyi aturan itu:
"(Pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain," bunyi pasal tersebut.
Mualimin juga menyampaikan, Mahfud diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Pasal 280 ayat 1 huruf c UU Pemilu melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain.
Sementara, Pasal 521 UU Pemilu menyatakan, pihak yang melakukan penghinaan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun, dan denda paling banyak Rp24 juta.
"Pada pokoknya paslon atau peserta kampanye dilarang menghina seseorang atau pasangan peserta pemilu yang lainnya. Itu ada ancaman pidananya 2 tahun dan denda Rp24 juta," ungkapnya.