Efisiensi Anggaran, Pembangunan di Sumbar Terancam Batal

Medi mengungkapkan, saat ini Kementerian dan Lembaga masih dalam tahap pembahasan efisiensi anggaran dengan DPR RI.

"Kita tentu akan menyingkronkan nantinya mana yang akan dibatalkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumbar ini," katanya.

Ia menyatakan, jika beberapa pembangunan tersebut dibatalkan, maka Pemprov Sumbar akan mencoba untuk mencari jalan keluar lainnya.

Medi mengungkapkan, jika hasil dari pemerintah pusat sudah keluar nantinya, pihaknya akan membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Nanti TAPD dan DPRD akan membahas soal pembangunan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat untuk mencari solusi," katanya.

Menurutnya, jika telah diputuskan oleh TAPD dan DPRD nantinya, maka baru bisa diputuskan pembangunan mana yang akan dibatalkan di Sumatra Barat.

Medi mengungkapkan, dalam pembahasan TAPD dan DPRD nantinya juga akan membahas terkait solusi dari pembangunan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut.

"Nanti akan dibahas juga apakah pembangunan yang dibatalkan tersebut bisa kita tutupi dengan relokasi atau refokusing kegiatan lain dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Menurutnya, anggaran lain yang dianggap tidak terlalu urgen akan dipindahkan ke kegiatan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut.