2. Pemerintah pusat bisa menyetujui pemekaran wilayah untuk kabupaten/kota di Sumsel

IDN Times/Sidratul Muntaha

Muchendi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel masih membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat untuk mengoperasionalkan transportasi publik seperti Light Rail Transit (LRT), hingga Pemprov Sumsel benar benar mandiri dan berusaha mencari solusi agar transportasi ini tetap berjalan.

"Kemudian, bisa menyetujui pemekaran wilayah tingkat 2 yang ada di Sumatera Selatan. Karena wilayah sumsel ini sangat luas, akan sulit rasanya ada pemerataan pembangunan, kalau tidak ada pemekaran dan bantuan fiskal dari pusat," ungkap Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Sumsel itu.

3. PKS sebut ada alasan mengapa memilih tidak bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II

IDN Times/Sidratul Muntaha

Sementara, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS, Syaiful Padli menerangkan, sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan atau oposisi dan sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, partai mereka punya alasan sendiri mengapa memilih tidak bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Pertama, memenuhi logika atau kepantasan demokrasi. di mana harus ada check and balances terhadap kekuasaan. Bagaimana jadinya jika tidak ada yang mengawal penguasa," terang dia.

Syaiful melanjutkan, alasan berikutnya karena perlu adanya pendidikan demokrasi yang benar. Karena, dalam demokrasi itu selalu ada kontestasi dan dalam kontestasi pasti ada yang menang atau terpilih dan yang kalah atau tidak terpilih. 

"Bagi yang menang, kami persilakan menjalankan kekuasaan, dan yang kalah dipersilakan mengawasi jalannya pemerintahan dan terus berjuang mengambil hati rakyat, agar demokrasi berikut bisa menang, itulah sirkulasi kekuasaan demokrasi," ujar dia.

Baca Juga: Ini Permintaan Gubernur Sumsel di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

4. DPRD Sumsel akan berkoordinasi dengan Fraksi PKS di DPR RI guna mengawal kebijakan presiden

IDN Times/Sidratul Muntaha

Alasan terakhir, tutur Syaiful, PKS mendengar suara rakyat yang menginginkan pemerintahan Jokowi periode kedua harus diawasi. Ini terbukti dari survei-survei yang lebih dari 70 persen responden, menginginkan adanya partai di luar pemerintahan. PKS sendiri ingin memenuhi keinginan mayoritas rakyat tersebut.

Makanya, PKS Sumsel akan mengamankan segala keputusan DPP terkait koalisi ini, termasuk akan mengawal janji presiden terpilih untuk membangun Sumsel lebih baik.

"Pada bidang kesehatan, masih banyak warga sumsel yang belum dapat KIS atau BPJS Gratis Kemiskinan, dan pengangguran juga masih tinggi. Jadi DPRD Sumsel akan berkoordinasi dengan Fraksi PKS di DPR RI dalam rangka mengawal kebijakan presiden," tandas Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada(BP3) DPW PKS Sumsel itu.