Gubernur Naikkan Status Sumsel Siaga Corona, Pemprov Siapkan Rp100 M
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times -Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menetapkan status dari waspada menjadi siaga tanggap darurat. Meningkatnya status tersebut, setelah dua pasien dalam pengawasan (PDP) meninggal, pada Senin (23/3) kemarin.
“Sejauh ini belum ada hasil apakah positif atau negatif dari pusat (Badan Litbangkes RI). Tetapi cegah tangkal Covid-19 kita tingkatkan. Status Sumsel jadi tanggap darurat atau siaga, sudah saya tanda tangani setelah dua PDP meninggal,” ujar Herman Deru, Selasa (24/3).
1. Pemprov cadangkan Rp100 miliar untuk hadapi corona
Herman Deru menjelaskan, pemerintah daerah telah mengeluarkan dana cadangan Rp100 miliar untuk menghadapi virus corona. Hasil tersebut dikeluarkan setelah muncul Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 dan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang cadangan keuangan.
“Kita lakukan rekofusing dan realokasi serta pencadangan Rp100 miliar untuk antisipasi Covid-19,” jelas dia.
2. Rapid tes diprioritaskan untuk manula, keluarga PDP dan petugas medis
Kemudian, terang Herman Deru, untuk Rapid tes yang paling ditunggu-tunggu, bahwa yang akan mendapat prioritas awal untuk dilakukan tes adalah manula, keluarga pasien PDP dan petugas medis yang terlibat dalam proses pemeriksaan pasien Covid-19.
“Rapid tes ini masif bukan massal, bahwa kita lakukan pemeriksaan secara random bagi yang berpotensi,” terang dia.
Baca Juga: Gubernur Herman Deru Tetapkan Status Sumsel Menjadi Waspada Corona
3. Pemerintah pusat dan daerah akan suntikan dana untuk warga yang kestabilan ekonomi lemah
Herman Deru juga mengingatkan, imbauan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa Sumsel diminta untuk menjaga kestabilan ekonomi dan produktivitas. Apalagi, nanti akan ada suntikan dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, untuk mempersiapkan anggaran selanjutnya bagi mereka yang punya kestabilan ekonomi yang lemah.
“Petani, nelayan, buruh, driver, bagaimana kestabilan ekonominya?, mungkin ada pemberian keluarga penerima manfaat. Pemberian dana ini tidak sembarangan kita tunggu data dari BPS,” tegas dia.