Akhirnya Unsri Bentuk Satgas PPKS, Bimbingan Pun Dilarang Berdua
Palembang, IDN Times - Universitas Sriwijaya (Unsri) akhirnya mengambil sikap atas Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) nomor 30 tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.
Unsri sebagai lembaga pendidikan tinggi mengaku tidak mau kecolongan lagi dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Apalagi dalam sebulan belakangan soal kasus tersebut mengangkat citra buruk Unsri.
"Sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, kita telah membentuk Satuan Tugas sesuai arahahan dari Permendikbud Ristek 30 tahun 2021. Sosialisasi pun sudah kita lakukan di lingkungan kampus," ungkap Rektor Unsri, Anis Saggaf, Selasa (14/12/2021).
1. Kasus kekerasan seksual diminta segera dilaporkan
Anis menuturkan, satgas yang dibentuk Unsri akan mengakomodasi kasus pelecehan seksual di Unsri. Menurutnya, Unsri sedang gencar menyebarkan pamflet tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
"Jika ditemukan indikasi tentang pelecehan seksual diharapkan korban tidak diam. Begitu juga yang mengetahui," ujar dia.
2. Konsultasi wajib dilakukan di tempat ramai
Anis pun menjelaskan, ke depan tidak lagi diperbolehkan dosen dan mahasiswa-mahasiswi melakukan bimbingan berdua di kampus. Kegiatan semacam itu wajib diminta ditemani oleh teman, saudara, atau keluarga. Upaya itu sebagai bentuk menekan kemungkinan kasus pelecehan seksual.
"Seluruh prodi saya minta konsultasi tidak boleh lagi berduaan. Bimbingan di rumah pun tak diperbolehkan lagi, semua di kampus," ujar dia.
3. Ruangan khusus konsultasi wajib pakai CCTV
Anis juga meminta mahasiswa, tak terkecuali dosen, menjaga marwah Unsri sebagai tempat mencari ilmu. Dirinya mengupayakan seluruh ruangan yang dikhususkan untuk konsultasi tugas akhir dipasang kamera CCTV.
"Komunikasi lewat IT ataupun bertemu langsung. Sudah saya ingatkan untuk menjaga marwah," tutup dia.
