Dampak COVID-19, Pendapatan Palembang Baru Terkumpul Rp300 Miliar

Target PAD turun hingga Rp617 miliar

Ilustrasi kota Palembang di Jembatan Ampera Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terpaksa menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp617 miliar akibat pandemik COVID-19.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, tercatat penerimaan PAD Palembang baru Rp300 miliar hingga Juni 2020. Pendapatan tersebut terbilang sedikit akibat terhentinya tempat-tempat hiburan.

"Biasanya PAD kota banyak dari mal, hotel, dan sektor usaha. Karena pandemik COVID-19, dana masuk baru Rp300 miliar," ujarnya, Kamis (18/6).

1. Pemkot Palembang pesimis tak capai target PAD

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dewa mengatakan, penurunan penerimaan PAD membuat Pemkot Palembang terpaksa melakukan rasionalisasi dana. Ia menilai akan sangat sulit merealisasikan target yang jumlahnya triliunan rupiah.

"Kalau mau jujur, kita agak pesimis tercapai (target PAD), untuk itu kami minta wajib pajak besar seperti BUMN yang potensial segera membayar pajak lebih dulu," kata dia.

2. Serapan dana sudah terpakai Rp25 miliar

Jembatan Ampera di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Tidak tercapainya target PAD, sambung Dewa, juga akibat melemahnya perputaran ekonomi di Palembang sejak awal Maret lalu. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawan, bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

"Kami harus menganggarkan penanganan COVID-19 yang cukup besar. Jumlah yang cukup tinggi itu bergantung sepenuhnya pada pendapatan daerah, walau anggaran yang terpakai baru Rp25 miliar untuk PSBB tahap pertama," jelas Dewa.

3. Pemkot Palembang bakal sisir PBB potensial

Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dewa mengungkapkan, pihaknya sedang mengupayakan pencapaian target PAD dengan menyisir Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang potensial, khususnya dari para pejabat di Palembang.

"Fisik anggaran tergantung pendapatan daerah. Karena potensi yang besar sudah dibayar, jadi kita akan menyisir dari PBB," ungkap dia.

4. Serapan dana banyak terpakai ke bidang kesehatan

Rapat covid-19 di Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Mengenai rincian serapan dana Rp25 miliar tersebut, lanjut Dewa, perincian penggunaanya lebih banyak terpakai di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang dan RSUD Baru menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbanyak yang menerika kucuran dana.

"Seperti untuk penambahan tempat tidur dari 12 menjadi 50 unit dan pengadaan APD. Belum lagi insentif untuk UMKM, serta pembagian jaring pengaman sosial lewat pembelian sembako," tandas dia.