47 Persen Warga Palembang Tuntut Pemulihan Ekonomi Daerah
ilustrasi ekonomi (IDN Times)
Palembang, IDN Times - Pandemik COVID-19 membuat sejumlah sektor berdampak yang berujung pada pelemahan ekonomi di daerah. Berdasarkan data 2020, kondisi ekonomi di Palembang merosot hingga pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berjanji segera mengatasi dan menangani permasalahan tersebut dengan beragam program, dalam upaya stabilisasi pertumbuhan ekonomi kembali normal.
"Ada hal yang sangat penting pasca pandemik ini, yaitu trik bagaimana ekonomi Palembang dapat tumbuh kembali. Dari survei yang ada, 47 persen masyarakat menginginkan pemulihan ekonomi," ujar Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, Kamis (1/4/2021).
1. Ada 42 persen masyarakat Palembang minta pemerintah lakukan pemulihan kesehatan
Wali Kota Palembang, Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Tidak saja soal ekonomi, kondisi pandemik COVID-19 juga membuat warga Palembang meminta Pemkot melakukan percepatan penanganan kesehatan.
"Selain meminta pemulihan ekonomi, 42 persen lainnya minta pemerintah lakukan pemulihan kesehatan. Sisa persentase lanjutan, masyarakat minta kami lakukan pengelolaan aset," kata dia.
Baca Juga: Mendagri Pertanyakan Angka Kematian COVID-19 di Sumsel yang Tinggi
2. Sebut Pemkot fokus kelosa aset dengan rutin evaluasi pengawasan
RTH Benteng Kuto Besak di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Harnojoyo mengklaim, bukan sekadar menangani perbaikan ekonomi dan pemulihan kesehatan, pihaknya juga maksimal mengelola aset milik Pemkot dengan efektif. Terbukti dari fokusnya Pemkot melakukan evaluasi pengawasan.
"Pengelolaan, sertifikasi, serta pemulihan aset terus dilakukan Pemkot Palembang," tambahnya.
3. Pemkot Palembang optimalisasi aset bekerja sama KPK
Situasi aktivitas warga Palembang di pinggiran Sungai Musi bawah Jembatan Ampera (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ia menyampaikan, salah satu konsistensi dan program pengelolaan aset yang sedang Pemkot Palembang lakukan pada 2021, yakni mengoptimalkan aset Pulau Kemaro dengan menggandeng pihak Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kalau diserahkan tata kelolanya ke pihak lain, bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Supaya bermanfaat, optimalisasi aset dilakukan dengan kerja sama KPK. Aset kita di Pulau Kemaro sederhana, kami jiplak Ancol Jakarta agar bisa ramai mendatangkan pengunjung," tandas dia.
Baca Juga: Kemenparekraf Lirik Potensi Pengembangan Wisata Pulau Kemaro
