TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wakil Ketua PAN Sumsel Sesalkan Rapat Kader Tak Digelar Lewat Virtual

Menurutnya rapat fisik melanggar titah DPP PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno [tengah]. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Kayuagung, IDN Times - Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Selatan (DPW PAN Sumsel), menggelar rapat internal para kader yang membentuk Steering Comittee dan Organizing Comittee (SC dan OC) untuk Musyawarah Wilayah atau Muswil V Sumsel, Sabtu (6/6).

Namun rapat yang dilaksanakan di kediaman Ketua DPW Sumsel sekaligus Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar, dianggap melanggar maklumat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Menurut Wakil Ketua DPW PAN Sumsel, M. Syarif, pimpinan pusat telah meminta kadernya agar tidak menggelar kegiatan fisik secara  bergerombol di tengah pandemik COVID-19.

"Tadi saya hadir sebentar bersama pengurus lain. Kami datang untuk menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa Sekertaris PAN Sumsel, H. Umar Halim, tidak bisa hadir karena harus mematuhi anjuran pemerintah dan DPP tentang pencegahan COVID-19," ujar Syarif dalam keterangan tertulis kepada IDN Times.

Baca Juga: Termasuk Sumsel, 34 DPD Gerindra Minta Prabowo Kembali Jabat Ketum 

1. Anggap rapat secara langsung melanggar titah DPP

Rapat DPW PAN Sumsel (IDN Times/Istimewa)

Dirinya menyayangkan rapat tersebut dihadiri oleh kader PAN dari seluruh wilayah di Sumsel. Bahkan Syarif juga khawatir kegiatan itu dapat menimbulkan permasalahan baru di tengah pandemik COVID-19.

Seharusnya menurut Syarif, para kader mematuhi apa yang diminta DPP dengan melaksanaman kegiatan secara virtual dalam sebuah rapat yang bersifat agenda politik internal.

"Seharusnya kita ikuti perintah DPP, karena sudah diarahkan, dan diberi petunjuk untuk menggelar rapat internal partai lewat virtual meeting," jelas dia.

2. Rapat dinilai akan berdampak bagi kesehatan

Rapat DPW PAN dikediaman pribadi bupati OKI (IDN Times/Istimewa)

Syarif menjelaskan, melaksanakan rapat secara virtual tidak akan mengurangi esensi kegiatan yang membahas agenda partai. Apalagi menurutnya OKI masih menjadi wilayah zona kuning. Kondisi itu dianggap membahayakan para kader yang hadir saat itu.

"Kita khawatir justru ini akan memberi dampak buruk bagi kesehatan kader yang biayanya mahal," sesal Syarif.

Baca Juga: DPRD Sumsel Pangkas Anggaran Perjadin Rp60 Miliar Hadapi Covid-19

Berita Terkini Lainnya