TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tahun 2020, Kementerian PUPR Sudah Siapkan Agenda Ini untuk Sumsel

Awasi pengerjaan proyek PUPR infrastruktur gandeng Kejagung

Pemerintah pusat dan daerah gandeng kejaksaan amankan proyek nasional (IDN Times/Istimewa)

Palembang, IDN Times-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpendapat, percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi andalan dalam lima tahun ke depan.

Menurut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto, untuk membantu percepatan itu, pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah. 

"Kami berperan dalam melaksanakan pembangunannya. Sementara untuk ahli hukum, kami butuh kejaksaan. Sehingga harus ada sinergi agar pelaksanaan tahapan pekerjaan dapat berlangsung cepat dan baik," ungkap dia, saat berada di Palembang, Selasa(19/11).

1. Tahun 2020, Kementerian PUPR sudah siapkan agenda pembangunan infrastruktur di Sumsel

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan proyek infrastruktur penting menggandeng Kejagung untuk mengamankan proyek (IDN Times/Istimewa)

Widiarto mengatakan, pada 2020 mendatang pihaknya sudah menyiapkan beberapa agenda pembangunan infrastruktur, mulai dari bendungan hingga penyelesaian infrastruktur jalan tol.

"Seluruh proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang dan pembebasan lain serta tahapan lainnya. Proses-proses inilah yang membutuhkan peran dari kejaksaan," kata dia.

Baca Juga: KemenPUPR & Dinas PUPR Sumsel Klaim Entaskan 1.313 Ha Kawasan Kumuh 

2. Pengamanan proyek infrastruktur strategis dilaksanakan di pusat dan daerah

ANTARA FOTO/Irfan Anshori

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jan S Maringka mengungkapkan, kerja sama yang akan dilakukan Kementerian PUPR, Kejagung dan pemerintah daerah bersifat pengamanan wilayah strategis. Atas dasar itu, pihaknya mengajak siapapun yang terlibat dapat menyukseskan agenda yang sudah dibentuk tersebut.

"Seperti yang diinstruksikan Presiden, bahwa aparatur penegak hukum harus punya peran mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Untuk itu kerja sama di pusat ini diimplementasikan di tingkat bawah dengan pembentukan tim pengawas," ungkap dia.

Berita Terkini Lainnya