KemenPUPR & Dinas PUPR Sumsel Klaim Entaskan 1.313 Ha Kawasan Kumuh
Pengentasan wilayah kumuh di Sumsel difokuskan di 7 Kabupaten/kota (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumsel mengklaim, telah mengentaskan sekitar 1.313 hektare kawasan kumuh mulai 2016 hingga 2019 ini.
"Secara keseluruhan Wilayah kumuh di Sumsel pada tahun 2016 ada sekitar 1.887 hektare. Hingga sekarang dari 2016 itu, sudah kita tangani sebanyak1.313 hektare dan menyisakan sekitar 500 hektare lebih. Ke depan berharap target 2019, kawasan kumuh bisa teratasi," ungkap Tim Leader Operasi Consultant 4, Kemenpupr, Khoironi, usai Lokakarya Kota tanpa kumuh (Kotaku), Rabu (6/11).
1. 7 kabupaten/kota yang mendapat prioritas pengentasan kawasan kumuh
7 kabupaten menjadi fokus pengentasan wilayah kumuh (IDN Times/Rangga Erfizal)Khoironi mengatakan, program Kotaku ini sekarang masih memprioritaskan pada 7 kabupaten/kota, seperti Palembang, Pagaralam, Prabumulih, Lubuk Linggau, OKI, OKU, dan Muara Enim. Dengan harapan, kebijakan strategis untuk mengentaskan wilayah kumuh ini ke depannya dapat berjalan dengan baik.
"Kita harap kabupaten/kota dapat memahami kebijakan ke depan, dan memahami kebijakan strategis pemerintah daerah di kawasan kumuh ini. Serta langkah kebijakan konkret," kata dia.
2. ciri dan indikator kawasan kumuh yang ditangani Kemenpupr
Lokakarya Kota tanpa kumuh (IDN Times/Rangga Erfizal)Khoironi melanjutkan, indikator wilayah kumuh yang mendapat perhatian ini bisa dilihat dari bagaimana kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau/publik dan drainase lingkungan dan perumahan tidak layak huni.
"Kalau tidak memenuhi standar yang ada, maka masuk dalam kawasan kumuh yang akan dilakukan perbaikan," ujar dia.
Untuk wilayah Palembang, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) ke 48 kelurahan, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur. Tahun ini anggaran BPM sudah turun untuk Kota Palembang sudah mencapai 70 persen dan pengerjaan fisik 68 persen.
"Pada minggu ini kita akan mencairkan 30 persen lagi. Sebelum akhir tahun katakan di minggu pertama Desember, fisik sudah 100 persen dan minggu ke tiga perizinan sudah 100 persen," kata Khoirani.
Baca Juga: Kemensos Segera Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Sumsel
3. Bangun rumah berbasis komunitas bagi warga miskin
Akan bangun rumah komunitas bagi warga miskin (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara, Kepala Dinas PUCK Sumsel, Basyaruddin Ahmad menuturkan, program Kotaku ini dilakukan untuk mengatasi wilayah pemukiman kumuh, sekaligus sebagai cara pengentasan kemiskinan di Sumsel. Rencananya, Dinas PUPR juga akan membangun rumah berbasis komunitas di wilayah kumuh.
"Konsep urbanisasi saat ini banyak masyarakat desa yang mencari peruntungan di kota. Sayangnya minim bekal, yang akhirnya membuat pekerjaan rumah baru bagi pemerintah. Dampaknya tentu pada tumbuhnya illegal housing yang menjamur. Rumah berbasis komunitas ini dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah," tandas dia.
