TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sah, Ahmad Usmarwi Kaffah Dilantik Sebagai Plt Bupati Muara Enim

Kaffah tanjap gas bikin Posko Pengaduan Masyarakat

Pelantikan wakil bupati sekaligus pengangkatan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, di Griya Agung Palembang (Dok: istimewa)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, akhirnya melantik Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah. Setelah terpilih lewat voting di DPRD Muara Enim pada September 2022 lalu, Kaffah dilantik untuk masa jabatan 2022-2023.

Ia langsung mengisi pemerintahan Muara Enim yang kosong karena Bupati dan Wabup terpilih sebelumnya menjadi terpidana kasus korupsi. Tak hanya dilantik sebagai Wabup Muara Enim, Kaffah langsung dilantik sebagai Plt Bupati. Deru meminta Ahmad Usmarwi Kaffah langsung tancap gas menyelaraskan program pemerintahan.

"Jadi pemimpin harus aktif, terlebih dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat," ungkap Deru, Rabu (23/1/2023).

Baca Juga: Aliansi Masyarakat Tolok Pelantikan Wabup Muara Enim, Ini Alasannya

Baca Juga: Hampir 3 Bulan Air Tak Mengalir, Warga Muara Enim Protes ke PDAM

1. Deru titip kesejahteraan masyarakat di Muara Enim

Pelantikan wakil bupati sekaligus pengangkatan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, di Griya Agung Palembang (Dok: istimewa)

Deru menambahkan, sebagai seorang pemimpin baru bagi Bumi Serasan Sekundang, Kaffah harus memiliki integritas yang tinggi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, Kaffah dapat memanfaatkan kebijakan yang berpihak dengan masyarakat.

2. Kaffah diminta menjaga sinergitas antar OPD

Ahmad Usmarwi Kaffah, Wakil Bupati Muara Enim. (Foto: Istimewa)

Dirinya juga meminta segera melakukan sinergitas dengan dinas terkait untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan. Pembangunan dan kemajuan daerah menjadi prioritas yang diminta Deru dari Plt Bupati Muara Enim tersebut.

"Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berjalan dengan baik. Jangan sampai ada kekeliruan antar OPD dan pemerintah, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat," jelas dia.

Baca Juga: Sadis! Ibu di Muara Enim Bunuh Bayi Baru Berusia 10 Hari

Berita Terkini Lainnya