TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kurang Tim Dilapangan, Gubernur Segera Beli Alat Pemantau Kabut Asap

Seluruh kepala daerah di 17 kabupaten/kota diminta stanby

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel, Herman Deru membatalkan agenda kerjanya ke Korea Selatan (Korsel) pada pekan ini, lantaran kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus memburuk. 

Padahal, rencananya pada kunjungan kerja tersebut Herman Deru akan memaparkan potensi daerah kepada para investor negeri gingseng tersebut.

"Kunjungan ke Korsel saya batalkan, karena kondisi kita sedang begini, saya bicara tanggung jawab. Saya instruksikan kepada seluruh bupati dan wakil bupati dan wali kota beserta wakil wali kota untuk memantau daerahnya," tegas Herman Deru, Senin (16/9).

1. Kebijakan berlaku bagi seluruh kepada daerah di Sumsel

IDN Times/Rangga Erfizal

Herman Deru mengungkapkan, kebijakannya membatalkan kunjungan kerja juga harus diikuti oleh para pemimpin daerah di 17 kabupaten/kota se Sumsel. Kunjungan kerja hanya boleh dilakukan jika bersifat prinsip dan mendesak.

"Bupati, wali kota, camat hingga kepala desa (kades) harus tetap standby dan pantau se-detail mungkin firespot di wilayahnya. Jangan meninggalkan tempat jika tidak melakukan perjalanan yang sangat prinsip. Boleh melakukan kunjungan tetapi di daerahnya saja," ungkap dia.

Baca Juga: Wawako Sebut Kabut Asap Masuk Palembang Meningkat Hingga 7 Persen 

2. Kumpulkan Sekda se Sumsel untuk membeli alat pemantau Hotspot secara real time

IDN Times/Rangga Erfizal

Untuk mengatasi kabut asap, rencananya Herman Deru akan membeli alat pemantau kabut asap yang bisa memantau secara real time. Selama ini, sambungnya, selalu kekurangan tim di lapangan untuk mendapatkan data hotspot yang sudah berubah menjadi firespot. Sehingga saat akan dipadamkan hotspot sudah menyebar.

"Anggarannya kita tidak tahu, kita lakukan pemaparan dulu. Kenapa sekda diundang? itukan Sekda menjadi pengarah dalam struktur satgas karhutla. Kalau kita menunggu bantuan dari BNPB dan BPBD tentu anggaran terbatas. Kita lihat hasil pemaparannya, kalau bagus untuk mendukung, 2020 kita bisa gunakan," jelas dia.

Berita Terkini Lainnya