Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Palembang, IDN Times - Kebijakan larangan mudik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling silang pendapat hingga terjadi tumpang tindih. Jika keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan mudik tidak diperbolehkan, namun lain halnya dalam rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang.
Dasar hukum yang digunakan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB itu, masih memungkinkan warga boleh masuk dan keluar dari Palembang. Dengan syarat mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan COVID-19.
Baca Juga: Siapkan Skema New Normal, Begini Rencana Pemerintah
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Larangan Mudik untuk Warga, Bukan Transportasinya
1. Pemahaman arti mudik jadi simpang siur
Ilustrasi mudik (IDN Times/Wildan Ibnu) Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Joko Siswanto, melihat terjadi salah paham di pemerintah daerah dengan aturan pusat. Karena seharusnya sudah jelas, Presiden mengeluarkan larangan artinya berlaku nasional.
"Tapi pahami dulu definisi mudik itu maksudnya tengok kampung. Misal warga ber-KTP Palembang pulang ke Kayu Agung artinya mudik. Pemahaman ini saja terjadi simpang siur, tahunya informasi hanya pemberlakuan di Jabodetabek," kata dia kepada IDN Times, Senin (18/5).
Baca Juga: Harnojoyo Sebut Palembang Sudah Simulasi PSBB Sejak 15 Mei
2. PSBB yang sudah longgar menjadi lebih terbuka lagi
Arus lalu lintas di Simpang Patal dari arah Jalan MP. Mangkunegara, Senin (11/5/2020). (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi) Joko menilai, rencana sanksi yang akan diterapkan pada PSBB dalam Perwali yang terlihat sangat longgar. Padahal PSBB merupakan turunan dari lockdown yang telah dilonggarkan. Tetapi dalam keadaan sekarang menurutnya, PSBB menjadi lebih terbuka lagi.
"Istilahnya kebijakan daerah tampak banci, tidak tegas. PSBB sudah longgar tetapi ada pelanggaran lagi. Jadi aturan ini membingungkan masyarakat. Kita lihat nanti bagaimana pengawasan dan mengontrolnya. Sebab jika masih boleh (lewat perbatasan dengan syarat) publik bisa berdalih dengan masing-masing alasan," ujarnya.
3. Semestinya aturan pemerintah jangan seperti karet
Ilustrasi PSBB. IDN Times/Mia Amalia Joko mendesak pemerintah kota Palembang membuat aturan yang jelas dan tegas. Kalau aturan tidak pasti, masyarakat katanya akan mensiasati dengan berbagai cara. Ia mencontohkan alternatif jalan tikus digunakan masyarakat ketika pengawasan hanya dilakukan di jalan utama.
"Aturan jangan karet, kalau pemerintah bilang peraturan fleksibel namun tegas, ini malah kontradiktif seolah kriterianya tarik menarik," kata dia.
Walau kasus PSBB merupakan pengalaman baru di setiap daerah. Seharusnya diselesaikan segera dan tidak menggantung. Dalam kondisi saat ini menurut Joko bakal menjadi bahan tertawaan banyak orang.
"Menkes menyetujui cepat, pelaksanaanya malah ditunda-tunda. Palembang khususnya, penerapan jelang lebaran percuma. Warga sudah menumpuk di mana-mana, terutama di mal dan pasar yang justru menimbulkan penyebaran baru," timpalnya.
Baca Juga: Perawat Hamil 4 Bulan yang Viral Meninggal Dunia
