TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wali Murid di Palembang Minta Pemerintah Cari Cara Belajar Tatap Muka

Pemkot perpanjang sistem belajar online di Palembang

Ilustrasi belajar daring di tengah pandemik COVID-19 yang kian masif di Indonesia (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperpanjang kegiatan belajar dan mengajar atau KBM secara daring (dalam jaringan), hingga semua tenaga pendidik tuntas melakukan vaksinasi COVID-19.

Menanggapi Surat Edaran (SE) nomor 420/0691/DISDIK/2021 tentang perpanjangan waktu belajar dari rumah dan persiapan pembelajaran masa pandemi COVID-19. Sejumlah wali murid meminta pemerintah mencari cara belajar bisa dilakukan secara tatap muka.

"Belajar daring tidak efektif karena guru mengajar tanpa memberi bimbingan. Baiknya pemerintah mencari upaya agar bisa belajar tatap muka. Sudah setahun belum ada perkembangan, padahal beberapa sekolah telah menyiapkan keamanan dengan segala persiapan," ujar Irwan, wali murid di sebuah SD Negeri kawasan Sei Selincah Palembang kepada IDN Times, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga: Sekolah Tatap Muka di Sumsel Dimulai Jika Vaksinasi Tuntas

1. Belajar daring berpotensi adanya oknum yang memanfaatkan kondisi

Belajar online. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Selama pembelajaran daring, menurutnya lebih banyak orangtua yang mengerjakan tugas ketimbang sang anak. Para guru dianggap tidak menjelaskan rinci pelajaran sehingga membebankan orangtua di rumah.

"Wali murid tiap Sabtu cuma kumpul tugas ke sekolah. Selama jalan setahun, kami tidak kontak sama sekali. Tidak ada interaksi kepada guru, yang ada guru cuma ngasih video. Pelajaran matematika tidak ada yang paham karena siswa tidak mengerti jalan penyelesaiannya," kata dia.

Belajar daring kata Irwan memunculkan oknum guru yang memanfaatkan situasi. Beberapa di antaranya membuka kelas privat dan menarik uang iuran.

"Logikanya kalau pemerintah melarang tatap muka, tapi kenapa sekolah mewajibkan les privat. Jadi ada teman wali murid juga, menceritakan jika sekolah swasta wajib les bayar Rp200 ribu satu orang siswa, itu di luar biaya SPP Rp200 ribu. Jadi mereka double bayar Rp400 ribu. Itu artinya melanggar juga kan," ungkapnya.

2. Orangtua siswa menilai sekolah daring membuat anak-anak tidak mendapatkan pelajaran dengan baik

Ilustrasi belajar di rumah (IDN Times/Rochmanudin)

Tidak saja Irwan yang mengeluh dengan KBM online, menurut Mursalina orangtua siswa di SD Kartika Palembang, belajar daring yang tak kunjung usai justru membuat sang anak makin tidak mendapat pelajaran sekolah dengan baik.

Kurangnya interaktif membuat anak-anak bosan. Minat belajar mereka pun berkurang karena rutinitas sekolah tanpa interaksi dengan teman sepermainan. Ia mencontohkan, anaknya yang baru saja masuk kelas 1 SD merasa tidak bahagia ketika mulai belajar online.

"Anak saya sampai nanya, siapa teman-temannya. Dulu waktu TK baru jalan 5 bulan sekolah, terus pandemi. Dia lulus TK sampai masuk SD tidak pernah tahu siapa teman-temannya. Gak ada teman main. Belajar gak ada waktu, main gak seru. Dia malah jadi malas kalau diarahin untuk buat tugas," jelas dia.

Pemerintah kata Lina harus melihat secara menyeluruh apakah belajar online masih efektif. Dirinya mempertanyakan apakah pembelajaran online sampai guru selesai vaksin merupakan pilihan tepat.

"Iya online mengikuti teknologi, tapi tidak semua mata pelajaran. Bahkan serapan anak belajar langsung saja kadang tidak masuk semua, apalagi ini online. Saya tahu belajar daring juga diskusi ke dokter dan siapa-siapa yang terlibat, tapi kenapa tidak ada gerakan untuk fokus melihat keamanan sekolah dan belajar dibuka langsung, baiknya sekolah masing-masing diberi jaminan keselamatan anak," timpalnya.

3. Guru sampaikan sekolah tatap muka lebih kondusif jika tenaga pendidik sudah vaksinasi

Ilustrasi siswa SD mengenakan masker (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Hartini Guru SD Teladan di Gandus Palembang menjelaskan, wali murid tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kinerja tenaga pendidik. Sebab kata dia, setiap guru memiliki tanggung jawab, sikap, dan perilaku masing-masing yang tidak bisa disamakan.

Bahkan menurutnya, keputusan belajar daring menjadi kebijakan tepat yang dikeluarkan pemerintah daerah. Apalagi sebagai orang yang mengajarkan anak-anak di sekolah, sudah sebaiknya melindungi diri terlebih dahulu dengan vaksinasi COVID-19 sebelum tatap muka bersama siswa.

"Saya setuju jika daring diperpanjang. Akan lebih kondusif jika pihak guru sudah vaksinasi demi kepentingan bersama," tambah dia.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang, Ahmad Zulinto, perpanjangan sekolah online ditetapkan berdasarkan hasil pertemuan dengan stakeholder terkait. Ia menegaskan, semua kebijakan telah dipikirkan matang tanpa mengurangi perhatian terhadap sistem belajar.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas persiapan pembelajaran tatap muka dan protokol kesehatan (prokes), kami bulat memutuskan bahwa sekolah daring diperpanjang. Semoga semuanya bisa saling memaklumi," terang dia.

Baca Juga: 5 Cara Mengatasi Rasa Bosan Belajar Online pada Anak

Berita Terkini Lainnya