TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disidang di Monpera

Satgas TNI-Polri lakukan simulasi penindakan sanksi

Poto pelanggar PSBB di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Verified
Feny Maulia Agustin

Palembang, IDN Times - Aparat gabungan TNI-Polri bersama Satpol PP bakal menindak pelanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 27 tahun 2020, tentang adaptasi kehidupan baru menuju masyarakat produktif dan aman di situasi pandemi COVID-19. Pelanggar protokol kesehatan bakal disanksi di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Palembang, Kombes Pol. Anom Setyadji, penindakan disesuaikan dengan sanksi lisan, sosial, dan denda tergantung tingkat kesalahan di lapangan.

"Perwali sedang tahap penyempurnaan untuk sanksi yang lebih tegas. Satgas bakal mendirikan tenda penempatan untuk sidang di Lapangan Monpera, segera dirumuskan," ujarnya, Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Protokol Kesehatan Diusul Jadi Perda, DPRD Palembang Tunggu Pemkot

1. Langkah sanksi tegas diambil karena penyebaran COVID-19 makin meningkat

Kapolrestabes Palembang Anom Setyadji (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Anom mengatakan, langkah itu diambil karena melihat penyebaran COVID-19 di lapangan yang kian meningkat, dilihat dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang yang mencatat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah lebih dari 2.500 orang, dengan jumlah meninggal dunia mendekati angka 200 orang.

"Kemarin (13/9/2020) data valid yang saya lihat ada 160 lebih meninggal dunia, dan ini terus bertambah," kata dia.

2. Sebut PSBB membuat perekonomian daerah ambruk

Sambutan Anom Setyadji di Ruang Rapat DPRD Palembang, dalam acara sosialisasi penerapan Perwali Nomor 27 Tahun 2020, Senin (14/9/2020). IDN Times/Feny Maulia Agustin

Kendati jumlah COVID-19 kian naik, lanjut Anom, pihaknya tidak berencana memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Palembang. Sebab kebijakan itu dinilai membuat kondisi daerah makin terpuruk akibat ambruknya pertumbuhan ekonomi.

"Pernah waktu kita PSBB, saya terima informasi dari Dispenda jika pemasukan dalam sehari hanya Rp150 ribu, karena semua aktivitas non aktif. Saran saya lebih baik tidak PSBB," ungkapnya.

Ketimbang menerapkan PSBB kata Anom, sebaiknya pemerintah daerah serta Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 berkomitmen mengedepankan sanksi tegas yang tak sekadar berbentuk humanis dan persuasif.

3. Satgas COVID-19 bakal sisir kawasan pelosok kota Palembang

Ruang Rapat DPRD Palembang, dalam acara sosialisasi penerapan Perwali Nomor 27 Tahun 2020, Senin (14/9/2020). IDN Times/Feny Maulia Agustin

Salah satu upaya penanggulangan COVID-19 di Palembang dengan lebih komitmen, anggota keamanan di Palembang bakal dimaksimalkan hingga pelosok terluar kota, menyisir para pelanggar peraturan dari perkampungan hingga perkantoran.

"Selama ini Satgas COVID-19 Palembang hanya memfokuskan area publik seperti pasar, mal dan fasilitas umum lainnya. Padahal melihat kota-kota lain, salah satu klaster terbesar juga ada di daerah," tambah dia.

Baca Juga: Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan, Satgas Disebut Kurang Tegas  

Topik:
Perda
protokol
kesehatan
COVID-19
Virus corona di Sumsel
Berita Terkini Lainnya

Sosialisasi BPJS TK di OI, Banyak Warga Tak Tahu Perlindungan Kerja

Lina Mukherjee Ungkap Rasa Menyesal Bikin Konten Makan Babi

Ramai Warga Palembang Mengeluh Kualitas Air PDAM Keruh

Lina Mukherjee Menangis Saat Diperiksa di Kejari Palembang

Banyak Pabrik Karet di Sumsel Tutup Mengancam Gelombang PHK

Lina Mukherjee Resmi Ditahan Kejari Palembang Perkara Makan Babi

Padang Jadi Kota Kelima Terbaik Menikmati Hari Tua, Kok Bisa?

Tumpahan Minyak dari Pipa Pertamina Cemari Sungai Kelekar Prabumulih

Virus Rabies Mulai Serang 3 Daerah di Sumbar

Hamil Duluan, 195 Remaja Mengajukan Dispensasi Menikah