Mas Nadiem, Mending Dana POP untuk Menunjang Belajar Online!

2. Sekolah di pinggiran kota membutuhkan dana belajar online

Kalau memang masih mengedepankan kebijakan POP, sambung dia, Kemendikbud harus merealisasikannya setelah keadaan kembali normal atau tidak ada lagi permasalahan penularan dan penyebaran COVID-19 di setiap daerah.

"Sekarang proses belajar mengajar tidak normal, semuanya dipastikan harus melalui daring atau luring ke sekolah. Proses ini membutuhkan biaya-biaya tambahan," jelasnya.

Lukman menuturkan, semula Menteri Nadiem meminta tanggapan dan responsif terhadap organisasi pendidikan dengan memberi masukan mengenai rencana POP. Namun setelah pendapat diajukan, Nadiem tampak tidak sepaham dengan kelompok tenaga pendidik.

"Ini yang membuat jadi persolan baru. Meminta saran terbuka tapi malah jadi kisruh. Meski sudah ada permintaan maaf, namun memang sebaiknya biaya POP digunakan untuk mengatasi pembelajaran daring dan lebih baik POP ditunda," tuturnya.

3. PGRI Sumsel turut mengundurkan diri dari rencana POP

Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Palembang, Ahmad Zulinto menambahkan, pihaknya juga telah sepakat dengan NU dan Muhamadiyah untuk mengundurkan diri dari program tersebut.

"Guru penggerak itu bukanlah hal yang baru, jadi semenjak menjadi guru itu kita sudah menjadi penggerak," kata dia.

Bagi Zulinto, tanpa adanya POP selama ini, semua guru sudah melaksanakan banyak hal. Menurutnya guru merupakan pemimpin, dan pihak yang melaksanakan pembelajaran untuk memotivasi siswa. Guru juga sebagai pelopor pendidikan di Tanah Air.

"Selain dari semangat siswa itu sendiri, semua itu sudah termasuk dari pada program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud," timpalnya.

Zulinto mengungkapkan, antara Kemendikbud dengan PGRI berkaitan erat dengan guru penggerak, maka PGRI menarik diri dari rencana POP. Alasan utamanya karena kesulitan dalam pembiayaan dan realisasi pembelajaran ke depan.