Menagih Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi Transportasi

2. Pengusaha rugi puluhan miliar akibat minim infrastruktur pendukung

Infrastruktur untuk kendaraan yang menggunakan energi terbarukan juga harus dibangun. Charging station untuk kendaraan listrik misalnya, harus tersedia di berbagai tempat untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. 

Fabby mencontohkan infrastruktur pendukung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), ketika pemerintah ingin mewujudkan ide kendaraan ramah lingkungan pada tahun 2010 lalu. Nyatanya, jumlah transportasi umum yang bertransformasi dari BBM ke BBG makin menurun.

"Bahkan SPBG yang sudah dibangun pun tutup. Sekarang pemerintah gencar penggunaan BBM Nabati, Biofuel. Meski dulunya itu dari era Pak SBY. Sekarang sudah gencar ke B30 dan targetnya B100," sebutnya.

Eka Sari Lorena, Direktur PT Eka Sari Lorena menambahkan, SPBG sebagai infrastruktur pendukung transportasi BBG tak berjalan efektif. Niat baik dari kebijakan itu tidak diwujudkan secara komprehensif di lapangan.

"Kurang dari 10 tahun lalu ada BBG untuk kendaraan umum, Tapi infrastruktur yang menjadi 1 tidak siap. Angkutan umum kalau isi di SPBG bisa butuh 2 jam, bayangkan kalau ada 50 bus terlambat bisa kena denda. Kalau kita datang ke SPBG lewat tengah malah tutup, padahal bus harus beroperasi subuh. Makanya aturan tidak dibuat detail hingga kurang efektif," ungkapnya.

Pemerintah kata Eka meminta pengusaha membeli bus berbahan bakar BBG yang notabene jauh lebih mahal. Namun program BBG malah tak berlanjut hingga membuat pengusaha merugi. Padahal dirinya sudah membeli 14 bus gandeng seharga Rp3 miliar per unit.

"Akhirnya mobil itu tidak bisa dijual lagi karena sudah jadi busway, dan terparkir jadi besi tua. Sudah seperti lagu Bengawan Solo, ke laut. Investasi yang sudah dikeluarkan pengusaha untuk menurunkan emisi dengan kendaraan BBG malah mubazir. Tidak mudah memang melakukan tranformasi, harus secara menyeluruh," katanya.