Seleksi CASN 2026 Palembang Terancam Ditiadakan, Dampak Efisiensi
- Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut seleksi CASN 2026 berpotensi ditiadakan karena kebijakan efisiensi dan pemangkasan belanja pegawai hingga 30 persen oleh pemerintah pusat.
- Kebijakan ini dipertimbangkan untuk menekan anggaran serta mencegah pemutusan kontrak bagi sekitar 12 ribu PPPK yang baru dilantik di Palembang pada akhir 2025 dan awal 2026.
- Pemerintah pusat tetap meminta daerah mengajukan usulan formasi CASN sebelum 31 Maret 2026, dengan fokus pada penguatan program strategis nasional dan peningkatan layanan dasar masyarakat.
Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan kemungkinan terburuk dengan meniadakan pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 di lingkungan pemerintahan kota. Hal itu dilakukan seiring dengan adanya kebijakan pemangkasan belanja pegawai oleh pemerintah pusat.
"Infonya daerah terkena pemangkasan (belanja pegawai) 30 persen. Jika ini benar, rekrutmen CASN tidak akan dilakukan tahun ini," ujarnya, Senin (30/3/2026).
1. Seleksi CASN disebut akan menambah pembengkakan anggaran
Dewa mengatakan bahwa alasan kemungkinan seleksi CASN di lingkungan Pemkot Palembang tidak akan dibuka seiring dengan anggaran belanja yang tinggi dan bisa membengkak. Sementara itu, saat ini pemerintah pusat melakukan efisiensi.
"Ini (opsi seleksi CASN tidak dibuka) akan kita tekankan ke BKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), karena akan menambah biaya dan anggaran besar," jelas Dewa.
2. Sudah ada 12 Ribu PPPK Palembang
Potensi seleksi CASN tahun ini ditiadakan, lanjut dia, sebagai bentuk pencegahan pemutusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di Palembang yang baru saja dilantik akhir 2025 dan awal 2026.
"Total ada 12 ribu-an PPPK yang ada di Palembang saat ini," katanya.
3. Pemerintah daerah diminta ajukan pengusulan formasi CASN hingga 31 Maret
Sebelumnya diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengedarkan dan menginstruksikan agar pemerintah daerah menetapkan batas akhir pengajuan usulan formasi CASN melalui sistem e-Formasi pada 31 Maret 2026 untuk formasi yang akan dibuka.
Sebab pengusulan formasi penting dilakukan sebelum seleksi resmi sebagai upaya memenuhi pengadaan pegawai di lingkungan ASN. Langkah tersebut merupakan tahapan awal sebelum proses rekrutmen CPNS dan PPPK dibuka langsung.
Pemerintah pusat juga menekankan bahwa fokus utama dalam pengadaan CASN 2026 diarahkan pada penguatan program strategis nasional. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat adalah prioritas utama pemerintah.
