Palembang, IDN Times - Pelabuhan Tanjung Api-api (TAA) di Banyuasin merupakan satu-satunya dermaga yang diandalkan untuk hilir mudik penumpang dan angkutan barang jalur penyeberangan Sumatra Selatan-Bangka Belitung.
Namun, kondisi perairan sekitar dermaga mengalami pendangkalan, terutama saat air surut. Kondisi tersebut menyulitkan kapal-kapal besar untuk bersandar dan membahayakan keselamatan transportasi laut.
Melihat keadaan itu, Anggota DPR RI Komisi VII, Ir. Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perhubungan RI bersama instansi terkait seperti Distrik Navigasi dan Balai Wilayah Sungai untuk melakukan pemeliharaan alur pelayaran.
"Kapal cukup kesulitan untuk bersandar di dermaga dengan kondisi perairan dangkal. Ini sangat membahayakan keselamatan transportasi. Saya mengharapkan pengerukan segera di perairan sekitar dermaga," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (8/11/2026).
Diketahui, pada 5-6 November 2026, Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Palembang, termasuk meninjau Pelabuhan TAA di Banyuasin. Bambang menegaskan, kondisi pendangkalan alur yang membahayakan keselamatan transportasi harus segera ditindaklanjuti sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena pengerukan merupakan kewajiban negara.
"Pendangkalan ini jangan dibiarkan. Saya melihat dermaga TAA ini tidak dimaksimalkan sama sekali. Pendangkalan adalah tugas Kemenhub sesuai UU Pelayaran, tugas dan kewajiban Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan normalisasi sesuai kebutuhan kapal-kapal yang beroperasi," kata dia.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, selain persoalan pendangkalan alur, ketidakseimbangan kapasitas dermaga juga penting diperhatikan. Idealnya, satu dermaga melayani 6 kapal. Namun, di Pelabuhan TAA saat ini, satu dermaga yang difungsikan harus melayani hingga 10 kapal.
"Kita mohon segera direalisasikan karena di TAA ini hanya satu yang difungsikan. Keseimbangan kapal dan dermaga sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna armada kapal," jelasnya.
Sementara jelang angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bambang meminta seluruh stakeholder memastikan kesiapan armada, regulator dan tim penyelamat. Dia mengatakan, kepadatan penyeberangan saat Nataru harus diantisipasi dengan edukasi kepada konsumen serta kesiapan anggaran dan personel penyelamatan, termasuk Basarnas, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Pol Air.
"Angkutan Nataru, saya sampaikan konsumen harus diedukasi, tim penyelamat harus kuat. Kita ada Tim Basarnas untuk penyelamatan; ini juga harus diperhatikan, dan kita minta mereka untuk mempersiapkan anggarannya," jelas dia.
Secara regulasi, lanjut Bambang, penyelamatan berada di titik 30 mil, namun di wilayah pesisir 12 mil sudah harus siap siaga.
"Kita sudah ada regulasi berlipat dengan high regulate. Semua petugas sudah memiliki sertifikat. Nahkoda itu paling tidak sudah ada 12 sertifikat. Transportasi laut ini sudah memberikan jaminan keselamatan luar biasa, tinggal edukasi kepada publik harus diperkuat," katanya.