Di Balik Lumbung Energi Sumsel, Perempuan Tanggung Beban Berat Transisi

Wahyu menegaskan, transisi energi bukan sekadar peralihan teknologi dari fosil ke terbarukan. Namun tentang siapa yang menanggung beban dan siapa yang didengar,. Ia menyebut tiga dimensi keadilan yang harus dipenuhi secara bersamaan, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan. 

Keadilan distributif menyangkut siapa yang menanggung beban dan siapa yang menikmati manfaat. Keadilan prosedural menyangkut hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara bermakna, bukan sekadar formalitas. Keadilan pengakuan berarti mengakui keberadaan kelompok yang selama ini tak terlihat dalam kebijakan, yakni perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat.

"Yang paling sering terlupakan adalah perspektif gender. Perempuan menanggung beban ganda yang tidak tercatat dalam agenda kebijakan," ujar Wahyu.

Ketika sungai tercemar akibat aktivitas tambang dan pembangkit, perempuan menghadapi konsekuensi berlapis: kesulitan mendapat air bersih, kehilangan sumber pangan dari kebun dan sungai, hingga menanggung beban merawat anggota keluarga yang sakit.

Wahyu mencontohkan, ketika suami atau anak sakit, perempuanlah yang mengurus — beban yang tidak pernah masuk dalam agenda kebijakan dan cenderung diperlakukan sebagai masalah domestik semata.

Di kawasan sekitar PLTU, warga melaporkan Sungai Lematang dan Sungai Menang yang dulu menjadi sumber ikan kini nyaris kosong. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan hasil sungai dan kebun kini harus membeli kebutuhan yang semula bisa diperoleh gratis — pergeseran ekonomi yang langsung menekan perempuan sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga.

Wahyu menghubungkan kondisi lingkungan itu dengan angka stunting balita. Ia menyebut prevalensi stunting balita di Sumsel sebesar 18,6 persen — angka yang ia tegaskan tidak bisa dibaca sempit sebagai persoalan gizi saja.

"Stunting bukan sekadar soal gizi, tapi juga kondisi lingkungan yang tidak sehat dan kondisi sosial ekonomi keluarga," katanya.

Wahyu menekankan, dampak transisi energi tidak dirasakan semua perempuan secara sama. Perbedaan kelas sosial, usia, dan etnisitas membuat pengalaman perempuan terhadap krisis lingkungan dan energi berbeda-beda. 

Karena itu, ia merumuskan lima langkah konkret agar transisi energi responsif gender: pengumpulan data terpilah gender, analisis dampak gender pada setiap proyek energi, partisipasi bermakna sejak tahap perencanaan, perlindungan terstruktur bagi kelompok rentan dalam regulasi, dan pemberdayaan ekonomi hijau yang membuka ruang nyata bagi perempuan dalam rantai nilai industri EBT.

Koordinator Sumsel Bersih, Bonifasius Bangun, melihat persoalan dari sudut yang berbeda namun saling berkaitan. Menurutnya, masalah paling mendasar adalah belum adanya kerangka pemahaman dan perspektif yang sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain soal arah transisi energi Sumsel.

"Transisi energi di Sumsel belum punya frame yang sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain. Masyarakat maunya berkelanjutan, pemerintah investasi," kata Bonifasius.

Celah ini, menurutnya, berbahaya bagi kelompok paling rentan. Selama tujuan dan ukuran keberhasilan transisi energi belum disepakati bersama, kepentingan masyarakat — termasuk perempuan — berisiko terus tergeser oleh logika investasi dan pertumbuhan kapasitas semata.

Kepala Seksi Konservasi Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Ira Rihatini, mengakui kesiapan transisi energi di Sumsel masih menghadapi kendala mendasar. Bukan hanya dari sisi ketersediaan sumber, tetapi juga distribusi.

"EBT kita belum terlalu siap. Bukan cuma sumbernya, tapi pendistribusiannya yang andal," kata Ira.

Berdasarkan data DESDM Sumsel 2026, total kapasitas terpasang kelistrikan Sumsel saat ini mencapai sekitar 3.217 MW. Kondisi tersebut surplus 2.207,08 MW dari kebutuhannya yang masih di kisaran 869 MW hingga 907 MW.

Jaringan kelistrikan Sumsel sendiri terhubung secara on-grid dari Aceh hingga Lampung dengan pengaturan terpusat di Riau. Namun, surplus di level transmisi tidak otomatis berarti akses listrik merata di tingkat desa. Listrik dari PLTU harus melewati gardu induk dan beberapa tahap penurunan tegangan sebelum sampai ke rumah tangga. Proses tersebut tidak selalu menjangkau desa-desa terdekat dari PLTU sekalipun.

Ira menyebut 70 persen produksi batu bara Sumsel diekspor ke luar negeri, sementara teknologi hilirisasi yang sudah berkembang di negara-negara pengimpor belum bisa diadopsi secara optimal di dalam negeri.

"Di luar negeri sudah hilirisasi. Kemarin sudah ada penelitian untuk pupuk, bagus. Tapi belum ada investasinya," ujarnya.

Data DESDM Sumsel 2026 mencatat potensi EBT Sumsel yang belum tergarap secara optimal. Potensi energi surya tercatat 17.233 MWp dengan kapasitas terpasang baru 14,72 MWp. Potensi panas bumi 918 MW dengan terpasang 201,2 MW. Potensi bioenergi 2.132 MW dengan terpasang 838,57 MW. Secara keseluruhan, total potensi EBT Sumsel mencapai 21.032 MW dengan kapasitas terpasang 1.076,45 MW atau baru sekitar 5,12 persen dari total potensi.

Bauran EBT Sumsel pada 2025 tercatat sebesar 23,72 persen dari total konsumsi energi sebesar 12,59 MTOE, berdasarkan data DESDM Sumsel. Angka ini masih didominasi bioenergi — bukan surya maupun hidro yang kapasitas terpasangnya masih jauh di bawah potensi.

Ira menegaskan, percepatan pemanfaatan potensi ini masih terganjal nilai investasi pembangkit EBT berskala besar yang relatif tinggi serta belum optimalnya sistem pendanaan yang mendorong penyediaan dan pemanfaatan EBT.

"Semoga bisa segera dapat teknologinya," ujarnya.