Datangi DPRD Sumsel Purnawirawan Tagih Kejelasan Program Tanah Kavling
- Puluhan purnawirawan TNI dan keluarga mendatangi DPRD Sumsel untuk menuntut keadilan atas tanah kavling yang dibeli 25 tahun silam.
- Para purnawirawan merasa kecewa karena tanah yang dijanjikan tidak pernah diserahkan, dan tuntutan mereka selama puluhan tahun tak pernah dijawab dengan kejelasan.
- Mereka menuntut anggota DPRD Sumsel untuk turun tangan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan resmi mengenai status lahan dan dana yang telah disetorkan.
Palembang, IDN Times - Puluhan purnawirawan TNI beserta keluarga mendatangi kantor DPRD Sumsel. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan untuk mencari keadilan atas tanah yang telah dibeli 25 tahun silam.
Program tanah kavling yang dibeli purnawirawan TNI dan ASN yang berdinas di lingkungan Kodam II Sriwijaya tersebut hingga hari ini tak pernah diserahkan. Selama puluhan tahun mereka menyicil tanah yang dijanjikan tanpa pernah mendapat kejelasan.
"Penantian 25 Tahun. Kami butuh penyelesaian, bukan janji-janji. Hak kami harus dikembalikan; tanah dan sertifikat hak milik, bukan uang," ungkap Koordinator Aksi, Letkol (Purn) Jhonson Monte, Rabu (18/2/2026).
1. Para purnawirawan minta hak mereka
Jhonson mengaku, keresahan para pensiunan tak pernah dijawab dengan kejelasan. Berbagai langkah administratif dan hukum yang dilakukan dengan membawa kasus dugaan penipuan ini ke Denpom serta Kodam II Sriwijaya dinilai tak berhasil.
"Kami menuntut hak keadilan dan kepastian hak atas program tanah Kavling Kodam II Sriwijaya," jelas dia.
2. Uang membeli tanah dihasilkan dari kerja saat mengabdi ke negara
Menurutnya, uang yang dibeli purnawirawan dan pensiunan ASN TNI tersebut diperoleh dari keringat dalam mengabdi kepada negara. Namun, mereka merasa tak dianggap. Berbekal kekecewaan tersebut, mereka menuntut anggota DPRD Sumsel untuk turun tangan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Sudah lebih dari 25 tahun kami menanti janji yang tak kunjung tunai. Uang keringat kami telah disetorkan lunas untuk Program Tanah Kavling, namun hingga saat ini tanah yang dijanjikan hanyalah mimpi kosong," jelas dia.
Dengan kondisi yang ada, mereka mengaku tak lagi mau berdiam diri. Ketiadaan solusi selama ini dinilai membuat mereka harus berjuang dengan cara lain.
"Kami harap ada RDP guna meminta penjelasan resmi mengenai status lahan dan dana yang telah disetorkan oleh ratusan purnawirawan," jelas dia.
3. Berharap ada tanggung jawab dari institusi
Senada, Letkol (Purn) HM Rusli meminta adanya audit terhadap program tanah yang dilakukan Kodam II Sriwijaya puluhan tahun silam. Pihaknya menduga ada oknum yang melakukan penipuan dan penggelapan dana pelaksanaan program tanah kavling tersebut.
"Kami menuntut agar hak kepemilikan tanah segera diserahkan sesuai perjanjian, atau memberikan kompensasi ganti rugi yang layak sesuai nilai harga tanah saat ini sebagai bentuk tanggung jawab institusi," jelas dia.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya kepastian perlindungan hukum agar perjuangan menyampaikan aspirasi tidak disalahartikan sebagai pelanggaran. DPRD diminta memastikan bahwa langkah para purnawirawan dalam memperjuangkan hak tidak berujung pada tekanan, intimidasi, maupun proses hukum, terlebih mengingat kondisi mereka yang sudah lanjut usia.
"Kami tidak akan berhenti sebelum keadilan berpihak pada para pejuang yang telah pensiun ini. Patah tumbuh hilang berganti, sebelum hak kembali kami tak akan berhenti," jelas dia.
4. DPRD Sumsel akan tindaklanjuti laporan purnawirawan sehabis lebaran
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumsel, Abdullah Taufik dan Nasrul Halim, yang menerima audiensi massa aksi, menyampaikan bahwa pihaknya telah merangkum dan mengoordinasikan seluruh poin tuntutan dari para pensiunan dan purnawirawan TNI terkait program tanah kavling.
"Sementara ini kita sudah dengarkan dan terima tuntutan daripada Pensiunan dan Purnawirawan TNI. Insyallah akan kita tindaklanjuti setelah Lebaran," ujar dia.
Menanggapi hal itu, Kapendam II Sriwijaya Kolonel Inf Yordania mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman dan menunggu laporan resmi terkait agenda Purnawirawan TNI yang mendatangi DPRD Sumsel.
"Informasinya sudah kami sampaikan ke Asintel Kodam. Kami masih menunggu konfirmasi," jelas dia.
